JAMBI–Rencana unjuk rasa koalisi Angkutan kota atau biasa disebut Angkot semua jurusan menentang angkutan ONLINE sampai ke telinga H. Bakri, anggota DPR RI dapil Jambi.
Selain taxi online, ojek online, aksi damai yang rencananya dipusatkan di balai kota dan DPRD Kota Jambi, Rabu (8/11) pagi itu juga menentang keberadaan Bus Trans Siginjai. Protes terhadap transportasi dengan aplikasi android karena keberadaan transportasi yang dimaksud dianggap para sopir angkot mempersempit ruang gerak mereka dalam mendapatkan penghasilan.
Menanggapi gejolak itu H. Bakri, meminta sopir angkot jangan terlalu mengkhawatirkan keberadaan angkutan online karena pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Permenhub ini efektif berlaku mulai 1 November 2017.“Adanya Permenhub 108 ini, diharapkan dapat melindungi para pengguna jasa transpostasi. Dan bagi pengusaha transportasi online, ini menjadi aturan main yang harus ditaati, ” beber Bakri.
Selaku anggota DPR RI di komisi V membawahi masalah perhubungan, Bakri meminta agar pemerintah segera mensosialisasikan Permenhub ini hingga ke daerah-daerah. “Peraturan menteri perhubungan ini memang harus disosialisasikan biar semua tahu aturan mainya angkutan onlinr tersebut, ” tegas politisi PAN ini.
Sebelumnya, menyingkapi riak didaerah dengan hadirnya angkutan online, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Varial Adi, mengakui adanya Permenhub yang diutarakan H. Bakri, kata dia saat ini pihak pemerintah daerah sedang menunggu peraturan tersebut untuk mereka pelajari didaerah. “Pemermenhub sudah terbit kami sedang menunggu salinan peraturan itu untuk kita pelajari dengan harapan melalaui peraturan ini bisa meredam gejolak yang mungkin terjadi dikemudian hari, ” terang Varial Adi.(yop)
