BBS Desak Kemenpar Segera Bentuk Kolaborasi Pengembangan Candi Muarojambi

banner 468x60)

JAKARTA–Pemerintah Kabupaten Muarojambi mendesak Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian pariwisata (Kemenpar) RI segera memperjelas tugas dan fungsi masing-masing stakeholder dalam proses pengembangan cagar budaya candi Muarojambi.

Desakan dengan maksud dapat mempercepat pengembangan Candi tersebut ditegaskan Wakil Bupati Muarojambi Bambang Bayu Suseno (BBS) saat menghadiri Rapat koordinasi (Rakor) tindak lanjut hasil kajian daerah ke Sulawesi Utara, Provinsi Jambi, dan  Provinsi Kalimantan Barat, yang diselenggarakan oleh Dewan Ketahanan Nasional Jumat pagi (11/5) di Ruang Situation Room, Lantai 5, Setjen Watannas, Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 5, Jakarta Pusat.

Dalam rakor yang dipimpin Sesjen Watannas Mayjen TNI Doni Monardo, dengan mengusung tema “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Candi Muarojambi, Terminal Peti Kemas Kijing, Mempawah”, BBS menerangkan selama ini harus dia akui bahwa pengembangan kawasan candi Muarojambi banyak melibatkan stakeholder, namun tidak mengambarkan fungsi masing-masing stakeholder. “Ada banyak stakeholder yang berkewenangan di candi ini ada pemda, ada pemrov ada badan pelestarian cagar budaya dan kementerian nah apa dan siapa yang berkewajiban melakukan percepatan ini yang paling penting dan mesti diperjelas, ” terang BBS.

Melalui rakoor ini pula secara gamblang BBS juga membeberkan bahwa stakeholder yang dia jelaskan selama ini bergerak sendiri-sendiri, berkiblat dari persoalan itu pula tegasnya, melalui rakor ini harus segera dilakukan percepatan pengembangan kawasan cagar budaya Candi Muarojambi. “Hari ini harus dilakukan percepatan yang mungkin saja dikomandoi kementerian misalnya atau berikan kewenangan kepada pemrov untuk membagi kewenangan-kewenangan itu agar percepatan pengembangan Candi dapat segera terlaksana, ” tandasnya. (rjc)

Comments

comments

banner 468x60)
Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    banner 468x60)