BPN Sebut HGU PT. Kaswari Gugur

banner 468x60)

Dari Penyelesaian Komplik Lahan Antara Perusahaan dan Masyarakat

Muarasabak – Pertemuan antara masyarakat dan managemen PT. Kaswari Unggul untuk penyelesaian komplik lahan kembali digelar Rabu (11/7), kembali mengalami jalan buntu.

Pada pertemuan yang difasilitasi Tim penyelesaian komplik lahan Pemda Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) keduanya saling menyalahkan. Sehingga, apa yang menjadi tuntutan masyarakat belum dapat direalisasikan pihak perusahaan.

Bahkan, pada pertemuan di Ruang Pola Kantor Bupati kemarin, perwakilan BPN mengeluarkan statement yang mengagetkan. Pihak BPN menyebut jika PT. Kaswari Unggul tidak memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU). Sebab, saat pengurusan izin ada persyaratan yang belum dipenuhi.”memang pernah ada pengajuan (red_HGU) dengan kita, tapi ada kewajiban kelengkapan administrasi yang kita pinta ketika itu, tapi tidak disampaikan kepada kita (red_BPN). Dan secara aturan jika apa yang kita pinta itu tidak dipenuhi dalam kurun waktu tiga bulan, maka dengan sendirinya HGU gugur,”ungkap anggota tim penyelesaian komplik dari pihak BPN.

Mendengar jawaban itu, masyarakat yang hadir dalam pertemuan langsung teriak dan kaget. Pertemuan yang dipimpin Asisten I Setda Tanjab Timur, Suejipto semakin alot. Makanya, pertemuan yang keempat kalinya ini juga belum membuahkan hasil dan kembali diagendakan pekan depan.

Pada pertemuan kemarin masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Suka Maju, tetap bersikukuh pada enam tuntutannya. Diantaranya realisasi plasma, realisasi CSR dan pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Muhammad, Ketua Kelompok Tani Suka Maju menjelaskan, pada dasarnya sudah capek menyampaikan tuntutan ini. Makanya, kami sangat mengharapkan pada pertemuan ini ada kesepakatan. Sehingga, permasalahan ini tidak berlarut-larut.”Jika tidak kami akan lakukan pendudukan lahan. Mungkin ini cara yang lebih baik,”tegasnya.

Kenapa demikian, karena memang plasma memang sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk merealisasikannya. Begitu juga dengan CSR ada aturan yang mengatur itu, perusahaan wajib mengeluarkannya. Artinya, apa yang menjadi tuntutan masyarakat sesuai dengan aturan yang ada.”Jadi saya minta ketegasan Pemerintah, putuskan saja, katakan saja yang mana benar dan yang mana salah,”lanjutnya.

Menyikapi itu, Asisten I Setda Tanjab Timur, Suejipto mengatakan, realissi 20 persen lahan menjadi plasma itu adalah ketentuan dan wajib dilaksanakn. Tapi, ada juga kewajiban yang harus direalisasikan masyarakat kepada perusahaan agar plasma itu direalisasikan. Salah satunya penyerahan lahan kepada perusahaan untuk dibangun.”dan ini semua sudah tertuang dalam MOU. Persoalannya apakah perusahaan dan masyarakat sudah menjalan apa yang tertuang dalam MOU,”kata Suejipto.

Semetara itu, Kondoran Harahaf Management PT. Kaswari Unggul mengatakan, perusahaan tetap berkomitmen dalam hal pelaksanakan amanah Permentan Nomor 98 Tahun 2013, tentang kewajiban Perusahaan merealisasikan plasma sebesar 20 persen.

Tapi sebelum itu direalisasikan tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan, dan itu sesuai dengan MUO. Diantaranya, Kelompok tani menyediakan bidang-bidang lahan yang akan dibangun plasma dan pembentukan Koperasi untuk mempermudah jalur koordinasi realisasi Plasma kedepannya.”Kalau ini direalisasikan kami sangat berterimakasih. Bahkan, kami yang akan menuntut ini ke Management jika plasma tidak direalisasikan, tapi nyatakan tidak,”tegasnya.(4N5)

Comments

comments

banner 468x60)
Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    banner 468x60)