Bukannya Memperjuangkan Pekerja, Dinas Malah Saling Lempar Bola

banner 468x60)

Jambi – Sudahlah di PHK, para pekerja yang menuntut upah lembur di PT Sarana Baja Perkasa, makin tak karuan. Malangnya, Dinas Tenaga Kerja yang mengurusi ketenagakerjaan setempat, malah bikin urusan jadi runyam.

Usai menemui jalan buntu, perundingan antara pekerja dan perusahaan yang di mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Tanjung Jabung Barat, ‘melempar’ persoalan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

Hal ini disebutkan Najmuz Soudi, mediator dari Disnaker Tanjabbar, sebagai prosedur penetapan upah pekerja. Sebelumnya, Najmuz sudah membuat Anjuran berikut risalah pada 5 September 2017. “Sesuai dengan perundang-undangan, penetapan diperlukan dari pengawas. Makonyo kemarin, kito buat surat pengantar ke pengawas,” ungkapnya, Selasa (17/07) siang.

Surat penetapan upah sendiri, dikeluarkan pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Jambi pada Senin (16/07). Surat penetapan pengawas keluar, setelah 5 bulan surat permohonan perhitungan dari Disnaker pada 15 Februari 2018.

Selama rentang waktu tersebut, Bincar Maurich Tampubolon, perwakilan pekerja, mondar-mandir dari Tebing Tinggi, Jambi, Kuala Tungkal. “Dari ngantar surat, mengambil surat, sampai panggilan dari Disnakertrans Provinsi, saya bolak-balik Jambi 8 kali. Tak terhitung, berapa biaya, waktu yang habis,” ungkap Tampubolon.

Pengorbanan tersebut, nyatanya belum usai. Penetapan oleh pengawas, Irwan Saputra Pulungan yang hanya diberikan pada mediator, jauh dari perhitungan pekerja. “Sudah surat yang diantar ke Disnaker Tanjabbar musti dibuka bersama, hasil penetapan pun, jauh dari perhitungan kami. Penetapan dari pengawas, didapatkan upah lembur sebesar Rp 17.549.277,- sedangkan hitungan rata saja, seharusnya kami mendapatkan upah Rp 21 juta. Itu hitung rata, tanpa pengalian jam lembur. Sedangkan dengan pengalian jam kerja, yang kami dapatkan itu, sekitar Rp 40.006.936,-,” papar Tampubolon dengan rinci.

Terkait hal ini, Irwan bersikukuh, tak mau merinci perhitungan upah tersebut. Pria berewokan ini, malah melempar bola ke Disnaker Tanjabbar. Dengan alasan, surat penetapan rahasia, dan bukan lagi berurusan dengan dirinya. “Itu rahasia. Tak bisa disampaikan. Urusannya, ke Disnaker Tanjabbar,” bilang Irwan seraya mengatakan rahasia perhitungan sesuai perundang-undangan.”Ini mediator yang minta. Seharusnya, Disnaker sana lagi urusannya. Mereka seharusnya, memanggil pekerja dan perusahaan duduk bersama,” terangnya, Rabu (25/07) siang.

Sementara sebelumnya, Korwil Pengawas Tanjabbar – Tanjabtim, Maryose mengatakan, penetapan upah lembur ini, dari mediator ke pengawas. Perhitungan hasil penetapan, pekerja dapat menanyakan pada pengawas.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Jambi, Roida Pane mengatakan, pekerja dapat meminta penjelasan perhitungan. Pun demikian, pekerja dapat membawa penetapan tersebut, ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Laporan Wartawan Provinsi Jambi (Syah).

Comments

comments

banner 468x60)
Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    banner 468x60)