Dewan Desak Pemkab Tertibkan Oknum Peminta Sumbangan Dengan Modus Jual Nama Ponpes dan SKTM

banner 468x60)

MERANGIN – Maraknya pengemis dengan modus meminta sumbangan dengan menjual nama Pondok Pesantren (Ponpes) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, tentu membuat para pedagang mengeluh dan berharap adanya penertiban terhadap oknum yang meminta- minta uang tersebut.

Bahkan mirisnya, keluhan dari masyarakat tersebut seolah-olah tak digubris oleh pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin melalui pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol-PP) Merangin selaku penegak Peraturan Daerah (Perda) dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Merangin.

Hal ini membuat Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin Badri Husin, menyesali atas tidak adanya tindakan dari pihak pemerintah dalam hal ini Satpol-PP Merangin.”Saya sangat menyayangkan atas tindakan pihak pemerintah melalui Satpol-PP selaku penegak Perda, dan DSP3A Merangin membiarkan ada oknum yang menjual nama lembaga seperti Ponpes dan SKTM untuk memperkayakan diri, pihak pemerintah seharusnya jangan tinggal diam, tertibkan oknum yang meminta-minta uang tersebut,” ungkapnya.

Seharusnya jelas legislator sekaligus Ketua Partai Nasdem Merangin ini, pihak pemerintah membuat surat edaran dengan tujuan para pengepul sumbangan liar ini tidak melakukan pekerjaan ilegal tersebut.” Seharusnya Pemerintah membuat surat edaran bahwa tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun di lokasi perkantoran dna para pedagang. Hal ini mengantisipasi tidak adanya oknum yang menjual lembaga-lembaga demi keuntungan pribadi,” jelasnya.

” Nanti secepatnya kita (DPRD, red) akan koordinasi dengan pihak pemerintah soal permasalahan ini. Karna ini penting dan menyangkut keluhan masyarakat banyak,” tandas Badri Husin. (Anto)

Comments

comments

banner 468x60)
Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    banner 468x60)