Digugat Tuan Tanah, Pejabat PT.WKS Mangkir

885 views
banner 468x60)

JAMBI– Sidang pertama gugatan Maskur Anang terhadap PT Wira Karya Sakti (WKS) dan sejumlah tergugat lainnya pada hari ini, Selasa 23 Mei 2017 ditunda hingga 6 Juni 2017 mendatang.

Menurut Maskur Anang, majelis hakim memutuskan mendunda persidangan karena kuasa hukum pihak PT WKS sebagai tergugat pertama, serta kedua tergugat lainnya, yakni Kementerian Kehutanan dan Gubernur Jambi tidak datang pada hari ini.“Yang datang hanya perwakilan PT Ricky, PT Makin juga tidak datang. Alasannya tidak jelas,” terang Maskur, pada awak media usai mengikuti sidang pertamanya di PN Jambi Selasa (23/5/2017).

Agenda sidang hari ini sedianya akan mempertemukan para tergugat dengan penggugat untuk proses mediasi. Namun Maskur Anang sebagai pihak penggugat menyatakan tidak akan melakukan mediasi lagi dengan pihak yang digugatnya.“Saya sampaikan ke majelis hakim. Saya tidak mau mediasi lagi. Karena selama ini upaya tersebut gagal. Sudah berrtahun-tahun masalah ini. Saya bahkan sempat di penjara 7 bulan dan 2 tahun oleh pengadilan yang memutuskan laporan PT WKS atas diri saya,” kata Maskur.

Atas dakwaan hakim itu, yang kemudian hari dianggap tidak sah melalui putusan Mahkamah Agung, hidup saya, ujar Maskur, jadi menderita. Keluarga saya berserak dan nama baik saya rusak. Saya bahkan sampai jatuh sakit,” papar Maskur.“Dari dulu upaya mediasi selalu gagal. Mereka tidak mau, dan bahkan mengacuhkan saya. jadi tidak ada mediasi lagi. Lanjut ke proses peradilan. ” kata Maskur Anang.

Dijelaskan Maskur Anang berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) tanah dengan seluas 10.120 Ha yang saat ini dikuasai PT WKS itu merupakan miliknya dan berdasarkan itupula dirinya kembali melakukan penuntutan terhadap PT WKS.“Dalam kasus ini ada keterlibatan pejabat negara seperti Kementrian Kehutanan, Kementrian Lingkungan Hidup, serta Gubernur Jambi pada era tahun 2004,” keluhnya.

Dalam gugatannya, Maskur menyatakan PT. WKS telah menyalahgunakan Surat Menteri Kehutanan Nomor 1198/Mehut-IV/1997 tertanggal 7 Oktober 1997 kemudian dimanipulasi menjadi SK Nomor 277/Mehut-II/2004 tertanggal 2 Agustus 2004
dalam satu bulan kemudian dimanipulasi kembali menjadi SK Nomor 346/Mehut-II/2004 tertanggal 10 September 2004.

Sampai siang ini PT WKS belum dapat dihubungi, termasuk para pihak lainnya. Sementara pantauan dilapangan puluhan anggota LSM dari Aliansi Demokrasi Indonesia (ADI) Jambi sebelumnya menggelar unjuk rasa di halaman depan kantor pengadilan Jambi dan berlanjutgedung DPRD Provinsi Jambi terkait sengketa lahan ini.(rjc)

Comments

comments

banner 468x60)
Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    banner 468x60)