JAMBI–Konflik Hukum di Pemilu 2019 menjadi tema pilihan diskusi publik kolaborasi antara Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Jambi dengan Komunitas Peduli Pemilu Demokrasi (KOPIPEDE) Provinsi Jambi, KPU Provinsi Jambi dan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
Diskusi Publik yang berlangsung spektakuler di Aula Abdurrahman , Sayuti Universitas Batanghari, Selasa 26 Maret 2019 hari ini dibuka oleh Dr. Muslih, SH., MH, Dekan Fakultas Hukum UNBARI yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua APHTN-HAN Provinsi Jambi.
Dalam sambutannya DMuslih, SH., menguraikan, diskusi ini dilatarbelakangi banyaknya putusan lembaga Negara seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, KPU, Bawaslu, Pengadilan TUN yang menimbulkan konflik dalam Pemilu 2019. “Diskusi ini mengurai dan menjelaskan posisi masing-masing lembaga dalam ketata Negaraan Indonesia, ” ujarnya menerangkan dalam forum diskusi.
Sementara itu, Dikusi Publik yang menghadirkan narasumber tenar yakni Ketua APHTN-HAN Jambi Prof. Bahder Johan Nasution, SH., MH, Ketua KOPIPEDE Jambi Mochammad Farisi, LL.M dan Komisioner KPU Provinsi Jambi Apnizal, S.Pt diikuti oleh 100 mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Jambi, Unbari, dan UIN STS Jambi.
Kesimpulan akhir diskusi, APHT-HAN membuat rekomendasi kepada KPU untuk perbaikan tata kelola pemilu kedepan. APHTN-HAN juga akan terus membuat forum-forum diskusi bulanan tentang isu-isu aktual ketatanegaraan. (yop/*)
 Provinsi Jambi dengan Komunitas Peduli Pemilu Demokrasi (KOPIPEDE) Provinsi Jambi, KPU Provinsi Jambi dan Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Diskusi Publik yang berlangsung spektakuler di Aula Abdurrahman , Sayuti Universitas Batanghari, Selasa 26 Maret)
