rakyatjambi.co, KOTA JAMBI—Ketua DPRD Kota Jambi Muhammad Nasir. Kamis 4 Agustus 2016 memimpin rapat paripurna dalam agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap nota pertanggung jawaban keuangan atas pelaksanaan APBD Kota Jambi tahun 2015.
Salah satunya untuk bidang pendidikan, fraksi Demokrat mendorong pemkot untuk membangun gedung sekolah baru. Hal ini terkait banyaknya siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Sedangkan fraksi Gerindra mengusulkan agar pemerintah kota memperhatikan kualitas Sumber Daya manusia (SDM) untuk semua kalangan. Selain itu, sebagian besar fraksi di DPRD Kota Jambi memfokuskan permasalahan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi. Dimana pemkot mendapatkan disclaimer. Selain itu, sebagian besar fraksi juga mempertanyakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target.
Seperti yang disampaikan Fraksi Demokrat, PAN, dan Hanura yang mempertanyakan target PAD yang tidak tercapai. Menurut horizon dari fraksi Demokrat yang menyatakan, kinerja pemerintah tidak menunjukan kemajuan dengan tidak menunjukan kemajuan dengan tidak tercapainya target PAD.”Kita mempertanyakan mengapa target PAD sampai saat ini tidak tercapai,”ujarnya. Sebelumnya, pemerintah kota menyampaikan bahwa target PAD 2015 sebesar Rp 305,14 miliar. Sedangkan realisasi hanya Rp 264,92 miliar atau hanya 86,49 persen. Terdiri dari pajak daerah 77,48 persen, retribusi daerah 93,27 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan realisasinya 12,24 persen, PAD sah realisasi 113,48 persen.”Ada sekitar 13 persen PAD yang tidak tercapai,” ujarnya.
Fraksi Demokrat, PDI Perjuangan, dan PKB juga mempertanyakan tentang hasil audit BPK mengenai opini disclaimer. Diantaranya tentang asset daerah, jalan, irigasi, dan bantuan dana BOS yang masih banyak menjadi catatan dan temuan.“Kita mempertanyakan mengapa bisa mendapatkan disclaimer. Dan kita berharap pemkot bisa menindaklanjuti temuan BPK ini,” kata Paris Siregar, dari fraksi PDI Perjuangan. Bahkan, Abdullah thaif, mendorong DPRD Kota untuk membentuk pansus LHP BPK karena banyaknya temuan yang menjadi catatan BPK. “Karena banyaknya temuan BPK, sehingga kita mendorong untuk membentuk pansus LHP BPK terutama untuk permasalahan di dinas PU, dana BOS dan asset daerah,” bebernya. (yop/adv)
