Gara-gara Kecurangan Sistem Non Medis dan Medis, Anggaran JKN Semakin Membengkak 

banner 468x60)

Jambi – Sebagai badan penyelenggara program jaminan kesehatan terbesar di dunia, BPJS Kesehatan dituntut untuk selalu mengedepankan prinsip good governance dalam menjalankan program JKN-KIS. salah satu upaya yang senantiasa dilaksanakan BPJS Kesehatan adalah mencegah potensi kecurangan (fraud). Hal ini disampaikan oleh Fungsional Deputi Bidang Pencegahan KPK Erlangga Dwisaputro dalam acara Pertemuan Koordinasi Tim Pencegahan Kecurangan di era JKN – KIS. Bertempat di Lantak II Hotel Aston. Selasa kemarin (20/3).” Di program Jaminan Kesehatan Nasional ini kalau ada inisiasi dari Kemenkes maupun BPJS Kesehatan,  terkait dengan upaya – upaya anti fraud atau mencegah potensi kecurangan dan mau melibatkan KPK tentu kami dengan senang hati akan terbuka untuk menyampaikan pemahaman kepada seluruh masyarakat khususnya fasilitas kesehatan yang ada di daerah dan juga menjadi bagian upaya pencegahan korupsi,” sebut Erlangga.

Erlangga juga mengatakan pihaknya akan membangun sebuah sistem agar oknum – oknum yang melakukan fraud atau kecurangan bisa diatasi. ” Untuk fraud medis ini kita belum terbangun sistemnya dan KPK sedang upayakan bersama Kemenkes dan BPJS Kesehatan membangun sistem, membangun organisasi, kelembagaan, dan mekanismenya bagaimana upaya – upaya oknum – oknum yang melakukan fraud dibidang medis ini bisa tercegah,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan fraud atau kecurangan dalam fasilitas kesehatan ada dua yang pertama kecurangan dalam medis dan yang kedua non medis. ” Ada dua kecurangan yang pertama kecurangan dalam sistem medis dan yang kedua kecurangan non medis, seperti contoh fraud dalam medis penyalahan tarif, dan fraud non medis misalnya pasien yang belum disuruh pulang dan masih membutuhkan perawatan disuruh pulang namun disuruh balik lagi, harusnya disuruh rawat jalan tidak tahunya harus dirawat inap, ” jelasnya.

Lanjutnya, Erlangga menyampaikan bahwa dari dua kecurangan tersebut bila tidak dicegah maka anggaran JKN akan semakin membengkak. ” Ini masalah yang sedang kita hadapi dan kita coba duduk bersama takutnya anggaran JKN semakin membengkak dan ini menjadi ranah KPK, Secara Nasional kita nanti akan ada sistem sehingga ruang-ruang fraud nantinya akan bisa kita tutup,” pungkasnya.

Laporan Wartawan Provinsi Jambi (Syah).

Comments

comments

banner 468x60)
Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    banner 468x60)