Gedung DPRD Tanjab Barat Didemo Ratusan Warga

42 views
banner 468x60)

TANJABBAR – Ratusan masyarakat dari forum masyarakat kelurahan teluk Nilau, Kabupaten Tanjung Jabung Barat unjuk rasa digedung DPRD Tanjabbar. Senin (10/2/20)

Aksi yang dilakukan ratusan pendemo ini untuk menyikapi sejumlah peristiwa yang terjadi terhadap masyarakat Petani Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan selama ini.

Datangi gedung DPRD, masyarakat yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional (STN) wilayah Jambi ini menuntut agar, dikembalikan areal seluas 1913 hektar milik tanah rakyat (adat) kelurahan teluk nilau berdasarkan perda nomor 8 tahun 2008 tentang batas penetapan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Normalisasi sungai alam yang telah direkayasa oleh PT Wira Karya Sakti (WKS),
Segera melaksanakan audit pajak lahan yang selama 18 tahun ini dicaplok PT WKS dan PT Tri mitra Lestari(TML), Laksanakan UUPA No 5/1960 tanah sebesar besar nya untuk kemakmuran rakyat da Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan petani

Kordinator aksi Jon Akbar mengatakan, tanah untuk Petani bukan untuk korporasi. Menurut nya tanah adalah alat produksi utama bagi masyarakat tani. Tanpa menguasai tanah, kesejahteraan kaum tani adalah mimpi disiang bolong.

“Setelah 75 tahun bangsa ini merdeka, keadilan agraria tak kunjung dapat dirasakan oleh kaum tani. Kata Jon Akbar.

Diakuinya, alih-alih mendiskusikan tanah sebagaimana amanat dalam UUPA 1960 dan semangat pasal 33 UUD 1945 bagi kaum tani, yang terjadi adalah perampasan tanah yang dikuasai rakyat semakin masif, tak. Bedanya jaman kolonial.

“Pencaplokan tanah rakyat (adat) demi kepentingan korporasi juga dialami masyarakat di kelurahan teluk nilau, tanah desa seluas 1913 hektar dikuasai PT WKS sejak tahun. 2002 dan PT TML sejak 2010 dengan memanfaatkan tangan mafia tanah.” Tegas Jon.

” Kasus ini berawal juga hadirnya Rekomendasi bupati Tanjabbar no.522/399 dinhut tanggal 28 February 2003, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, pada hutan tanaman (IUPHHKHT) PT WKS yang berada di areal desa dengan beberapa oknum yang bukan warga desa teluk nilau. Sejak itu Masyarakat dan kelompok tani tak lagi dapat menggunakan kawasan BB hutan untuk melakukan aktifitas ekonomi,” Timpalnya.

Jon Akbar menuturkan, sudah bertahun-tahun petani teluk nilau tanpa lelah, terus menuntut hak atas tanah yang dirampas oleh korporas hutan tanaman industri PT WKS dan perkebunan sawit milik PT TML..

” Namun sampai sekarang tanah yang menjadi hak petani ini masih dikuasai korporasi perkebunan sawit maupun Hutan Tanaman Industri (HTI). Seharusnya ditengah masif nya kampanye program agraria negara seperti tanah obyek reforma agraria dan perhutanan sosial, dapat segera diselesaikan. Sehingga keadilan agraria dapat dirasakan masyarakat dan. Tidak lagi menjadi harapan palsu yang terus menerus diproduksi oleh negara,” Tegasnya.

Usai melakukan orasi, berapa perwakilan ujuk rasa dipangil perwakilan anggota Dewan masuk keruang komisi ll untuk dilanjutkan mediasi dimeja bundar. Kedatangan ujuk rasa ini disambut oleh anggota Dewan Suprayogi, Nurkholis dan Subari dari komisi ll.

Sementara itu usai melakukan mediasi anggota dewan komisi II Suprayogi mengatakan, dalam waktu 10 ini pihaknya akan memanggil pihak WKS, BPN dan pihak-pihak terkait lainnya.

“Hasil pertemuan tadi kita sudah mendengarkan mungkin dalam hitungan hari ini kita kan memanggil pihak BPN dan WKS. Artinya, pres rilis yang disampaikan sama kawan kawan aliansi masyarakat teluk nilau, terkait penguasaan lahan semua pihak kami panggil.” Sebutnya.(by)

Comments

comments

banner 468x60)
Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    banner 468x60)