Ketua DPRD Tanjabbar Secara Resmi Buka FGD

banner 468x60)

TANJAB BARAT Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Mulyani Siregar SH secara resmi membuka Focus Group Discussion(FGD) pra-Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tentang izin pemakaian tanah serta Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan Kabupaten Tanjabbar tahun 2019.

Ketua DPRD Dalam sambutannya mengatakan, salah satu fungsi dari DPRD adalah fungsi pembentukan Perda yang diharapkan dapat melahirkan peraturan daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) inisiatif sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan- undangan yang ada. Hal ini juga kata Mulyani sejalan dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menerangkan. Bahwa peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama- sama pemerintah.” Artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD ( Raperda inisiatif) maupun dari pemerintah daerah dan sesuai pada pasal 166 ayat dan ayat II, hurup C dan huruf D Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, dan masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan atau pun tertulis.” Ujarnya.

Mulyani Siregar menyebut, Raperda izin pemakaian tanah. Tanah sebagai salah satu elemen penting dalam kegiatan bermasyarakat sebagai tempat tinggal untuk beraktifitas memerlukan peraturan yang khusus dan terstruktur.

Kesejahteraan masyarakat akan sangat terlihat ketika masyarakat memiliki tempat tinggal dan tempat tinggal juga berada di atas tanah. Karena peruntukan dan penggunaan tanah dengan baik dan benar akan sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan masyarakat kelak.” Bagaimana tanah itu dapat dimanfaatkan sebaiknya dan juga bermanfaat bagi kepentingan umum, serta tepat guna juga sangat mempengaruhi bagi perekonomian.” Sebutnya.

Mulyani menambahkan, Negara pada hakikatnya tidak memiliki tanah pada umumnya melainkan menguasai untuk kemakmuran rakyat, karena ketika masyarakat ingin memanfaatkan nya diperbolehkan. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi dan ketentuan hukum yang terkait dengan ketentuan pemanfaatan tanah.” Hal ini harus diatur dengan baik, supaya kedepannya tidak ada permasalahan. Untuk merespon itu semua, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki inisiatif untuk membentuk peraturan daerah Kabupaten Tanjabbar, tentang izin pemakaian tanah. Oleh karena perwujudan nya dalam bentuk peraturan daerah yang merupakan salah satu dari jenis Hierarkhi peraturan perundang-undangan, maka pembentukan nya tidak boleh didasarkan dengan asumsi-asumsi semata dan akan tetap harus didukung dengan data dan informasi yang lengkap serta akurat.” Ungkap ketua DPRD.

Diakhir sambutannya, Mulyani berharap bahwa acara Focus Group Discussion (FGD) ini dapat berjalan dengan baik dan semakin mempererat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.(by)

Comments

comments

banner 468x60)
Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    banner 468x60)