Laporan Wartawan rakyatjambi.co, Eko wijaya
rakyatjambi.co, KUALATUNGKAL- Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dianggarkan sebesar Rp 1,3 Miliar tahun 2017 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyisakan persoalan dan tanda tanya.
Pasalnya anggaran tersebut dianggarkan tanpa adanya pembahasan sebelumnya di DPRD Tanjung Jabung Barat.
Anggaran TPAD itu baru diketahui setelah adanya evaluasi APBD Tanjung Jabung Barat tahun 2017 dari Provinsi.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Faizal Riza menyebut bahwa anggaran yang dimaksud memang tidak pernah disampaikan.”Seingat saya, soal ini belum pernah disampaikan ke kita,” kata Faizal Riza.
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi I DPRD Tanjung Jabung Barat, Jamal Darmawan Sie, politikus Demokrat yang saat itu menjabat ketua komisi I DPRD Tanjung Jabung Barat ini mengaku tidak pernah membahas anggaran TPAD itu dengan pihak eksekutif.
Jamal juga mengkritik adanya anggaran Rp 1,3 miliar tersebut.”Apalagi sudah ada tunjangan kinerja daerah (tkd) yang dinaikan anggarannya. Tim TAPD itu kerjanya tidak setiap bulan, harusnya tidak perlu lagi dianggarkan, TKD sudah ada,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tanjung Jabung Barat, Ambok Tuo saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya tidak mengetahui secara tekhnis persoalan tersebut. Menurut dia, penganggarannya di bagian keuangan setda.”Coba tanyakan ke Pemda, biasanya itu tidak dipermasalahkan tiap tahun,” jelasnya.
Terpisah, Ketua BPKAD Tanjung Jabung Barat, Rajiun saat dikonfirmasi menyangkal jika anggaran ini sebelumnya tidak dibahas. Meski waktu itu dirinya belum menjabat Kepala BPKAD Rojiun berujar bahwa biasanya apapun anggaran yang timbul di APBD tentunya dibahas di dewan.”Biasanya itu sudah dibahas, mustahil tidak dibahas, sementara sudah dianggarkan,” ujarnya.
Persoalan anggaran ini juga menjadi sorotan dari masyarakat. Suprayogi Saiful, Ketua KNPI Tanjung Jabung Barat ikut angkat bicara, Yogi menuturkan bahwa anggaran TPAD senilai RP 1,3 miliar ini terkesan mubazir.” TKD sudah ada naik, kenapa dianggarkan lagi, masih bnyak kegunaan yang lebih penting,” tandasnya.
