Oknum Kades di Batanghari Dilaporkan Bupati Batanghari ke Polres

banner 468x60)

Muara Bulian- Jum’at (29/03), Bupati Batanghari Ir. H. Syahirsah, SY, dibuat gerah dengan adanya pemberitaan di salah satu Media Cetak Nasional terkait Persoalan Ilegal Drilling yang beroperasi di Kecamatan Bajubang. Pasalnya, dalam pemberitaan tersebut, terdapat statement yang mengaitkan namanya.

Pemberitaan yang menjadi soal bagi orang Nomor satu di Bumi Serentak Bak Regam ini, yakni berawal saat penerbitan berita pada tanggal 27 dan 29 Maret 2019.

Menurut Bupati Syahirsah, bahwa dalam pemberitaan itu dirinya merasa kesal lantaran terdapat statement yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pompa Air Indra, yakni Kades menyatakan telah mengajukan izin kepada Bupati terkait tambang rakyat yang saat ini belum mendapat respon dari Bupati.

“Saya tegaskan sampai saat ini, bahwa pengajuan surat izin dari kepala desa itu tidak ada, dan saya tegaskan lagi bahwa kewenangan dalam hal illegal drilling itu tidak ada pada pemerintah Kabupaten Batanghari,” ujarnya.

Penegasan ini dilontarkan Bupati berdasarkan Nomenklatur maupun wewenang Pemerintah Daerah setempat. “Kita tidak ada dinas ESDM. Karena kewenangan penambangan baik galian golongan A, B dan C itu tidak berada lagi di pemerintah Kabupaten Batanghari,” tegasnya.

Untuk laporan ini saya tujukan ke Polres Batanghari tentang berita koran harian pada tanggal 27 dan 29, yang intinya keterangan kepala desa adalah bohong dan koran ini tidak pernah mengkonfirmasikannya kepada saya di dua berita ini. Dan saya tidak pernah sama sekali dihubungi oleh wartawan ini sendiri dan tadi pihak wartawanya menelpon saya dia minta untuk mengajukan hak jawab, oke, saya akan ajukan hak jawab tapi saya ingin Media tersebut minta maaf karena tidak ada konfirmasi sama sekali, dan saya ingin minta maaf tersebut ada pada halaman satu di media tersebut karena ini berita Nasional. (RUD)

Comments

comments

banner 468x60)
Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    banner 468x60)