Kota Jambi – Paripurna laporan pansus satu yang membahas lkpj masa akhir jabatan gubernur,dan pansus dua tentang lkpj gubernur tahun 2014,dibuka oleh ketua dprd provinsi jambi,cornelis buston,yang dihadiri oleh 20 persen anggota dprd provinsi.paripurna ini berlangsung selama 2 setengah jam,dari pukul 9.30 hingga pukul 12 wib.tampak hadir gubernur jambi,haji hasan basri agus,beserta wakilnya haji fachrori umar.
Beberapa rekomendasi,diberikan oleh pansus satu dan dua dengan pansus satu berupa rekomendasi per skpd,sedangkan pansus dua terdiri dari 26 poin rekomendasi.kedua pansus juga menyoroti empat skpd yang memperoleh zona merah,diantaranya,disperindag,bkd,dinas pendidikan dan dinas esdm.serta tiga skpd yang berada di zona kuning,seperti dinas kesehatan,disbudpar,dan rsud raden mattaher.
Dalam laporan wakil sekretaris pansus satu,eka marlina,beberapa hal jadi sorotan,salah satunya adalah permasalahan kesehatan,dengan angka gizi buruk,di jambi yang mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir dan meningkat pada tahun ini.selain itu,angka penyebaran hiv aids yang tiap tahun terus meningkat dari tahun 1999 sampai 2014 sudah mencapai 939 kasus, dengan tingkat kematian akibat hiv sebanyak 161 orang.
Selain itu,pansus satu juga menyarankan,agar rsud raden mataher dapat meningkatkan wajib akreditasi,serta meningkatkan mutu pelayanan terhadap peralihan dari jamkesmas dan jamkesda menuju bpjs yang harus ditingkatkan.berdasarkan kajian analisa dan dampak lingkungan rsud raden mataher berada pada proper hitam dalam pengelola lingkungan, dan juga belum mengelola amdal.
Pansus dua yang membahas mengenai lkpj tahun 2014 merekomendasikan,agar dinas pendidikan dapat mengedepankan pengembangan smk,tidak hanya secara kuantitas.namun juga kualitas untuk menjawab permasalahan di bidang ketenagakerjaan.pasalnya saat ini jambi baru memiliki 157 smk dan 209 sma,dengan ratio perbandingan 43 berbanding 57 bukan 70 berbanding 30 seperti yang diamanatkan,dalam renstra diknas.
Pansus dua juga memberikan rekomendasi untuk persoalan lingkungan hidup,dengan enam poin upaya yang harus dilakukan pemerintah.diantaranya pengawasan pada industri pengolahan yang mencemari lingkungan,seperti karet,rumah sakit dan reklamasi pasca tambang batubara.kemudian perlindungan terhadap wilayah yang disesuaikan dengan ketentuan rtrw provinsi jambi.
Gubernur jambi,haji hasan basri agus,mengapresiasi atas rekomendasi yang disampaikan oleh pansus satu dan pansus dua.hal tersebut menjadi catatan pemerintah provinsi jambi kedepan.apa yang telah dicapai selama lima tahun ini adalah kerja keras pemerintahn juga bersama masyrakat provinsi jambi.
