PN Jambi Kembali Sidang Kasus Dugaan Pungli Sertifikat Prona

banner 468x60)

Jambi – Pengadilan Negeri (PN) Jambi kembali menggelar sidang kasus dugaan pungutan liar (Pungli) dalam pembuatan sertifikat Program Nasional (Prona), Sidang digelar pada Senin Siang (22/1).

Sidang lanjutan ini dengan terdakwa Sahono Mantan Kepala Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam persidangan tersebut yang menjadi Hakim Ketua Khairulludin, beserta Hakim Anggota Dedy Muchti, Nugroho, dan Amir Aswan.

Saat proses persidangan dimulai, Hakim Ketua Khairulludin beserta Hakim anggota satu persatu memberikan pertanyaan kepada para saksi terkait kasus pungli. ” Bapak ada memungut biaya tidak dari biaya masyarakat, dan atas perintah siapa”, tanya Hakim Ketua kepada saksi Suwandi yang berperan sebagai Tim Pemberkasan Perangkat Desa.

Suwandi menjawab dari pertanyaan Hakim Ketua bahwa dirinya ditunjuk sebagai Tim Pemberkasan setelah ada kegiatan yang sudah dimusyawarahkan diperangkat desa. ” Kami ditunjuk tim setelah ada kegiatan setelah ada keputusan yang bersifatnya musyawarah dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan pemberkasan ke BPN”, jawab saksi Suwandi.

Untuk diketahui Sahono tertangkap tangan (OTT) oleh Tim Saber pungli dari Polda Jambi pada Januari 2017 yang lalu. Dari OTT itu diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.4.650.000.

Diketahui dalam setiap kepengurusan prona tersebut dikenakan biaya sebesar Rp. 500 ribu untuk warga desa Sungai Aur sedangkan untuk warga desa yang berasal dari luar desa tersebut dikenakan biaya sebesar Rp. 1 juta.

Sementara itu kuasa hukum Terdakwa kasus tersebut Ridha Kurniawan, SH, MH., mengatakan Jaksa mendakwa Sahono dengan dua dakwaan yakni dakwaan primair dan dakwaan subsidair. ” Pasal 12 huruf e Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke KUHAP atau pasal 11 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke KUHP, ” pungkas pria yang akrab disapa Erik ini.

Laporan Wartawan Provinsi Jambi (Syah).

Comments

comments

banner 468x60)
Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    banner 468x60)