Muara Bulian – Kamis , (28/02) Pengadilan Negeri (PN) Muara Bulian mencanangkan lanjutan pembangunan zona intregitas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
Pencanangan pembangunan zona intregitas adalah deklarasi/pernyataan pimpinan dan jajaran dari suatu unit kerja bahwa memang benar-benar Instansinya/Satuan kerja telah siap membangun Zona intregitas. Pencanangan pembangunan zona integritas dilakukan oleh ketua pengadilan beserta seluruh/sebagian jajarannya dan mendatangani dokumen fakta intregitas. Pembangunan zona integritas dilaksanakan dan disaksikan oleh instansi terkait/forum komunikasi Pimpinan Daerah, Tokoh Masyarakat, dan dipublikasikan melalui media (Televisi, Radio, Koran, Website dan lainnya serta harus ada data dukung yang efidence.
Derman P. Nababan, SH.MH Selaku Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Mengatakan agenda kita hari ini ialah pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dari Pengadilan Negeri Muara Bulian, dalam kegiatan ini sebenarnya penandatangan itu sendiri adalah ketua Pengadilan Negeri, lalu disaksikan seluruh unsur Forkompimda Kabupaten Batanghari dan juga dihadiri Tokoh Masyarakat serta rekan Pers.
Maksud dan tujuan kita adalah bagaimana pencanangan zona intergritas di Pengadilan Negeri Muara Bulian bisa terpublikasi keseluruh Masyarakat yang ada di Kabupaten Batanghari, sehingga mereka bisa mengawasi kinerja kita kedepannya. Untuk saat ini kita sudah melakukan pencanangan pertama itu pada Bulan Juli Tahun 2017 dan setelah melakukan pencanangan itu maka kita sudah bekerja tahap demi tahap dan salah satu hasilnya adalah PN Muara Bulian telah mendapatkan akreditasi penjebolan mutu dari APM Mahkamah Agung RI dengan nilai A.
Dan demikian pula dengan kaitannya bahwa PN Muara Bulian telah melakukan layanan terpadu satu pintu maka seluruh pelayanan di lakukan di ruangan office tidak lagi dibelakang dan demikian juga kita juga sudah melakukan persidangan itu langsung menyampaikan keputusan sidang tersebut, sehingga Masyarakat yang menyaksikan sidang tersebut sudah bisa mendengarkan apa keputusan-keputusan dari Hakim tersebut. Komitmen kita kedepannya adalah PN Muara Bulian bisa menjadi pelopor bersama dengan Forkompimda di Kabupaten Batanghari untuk melakukan layanan terbaik terhadap masyarakat.
“H.Bakhtiar selaku Sekda Batanghari mengatakan Pemerintah Kabupaten yang diamanatkan oleh Bupati Batanghari, kita mendukung pencanangan zona intregitas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi pelaku aparatur adalah bagian pelayanan terhadap masyarakat kita terhadap penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Batanghari. Jadi terimakasih kepada PN karena telah berkomitmen dengan semangatnya tadi bersama karyawan untuk melaksanakan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
Pelayanan kita terhadap zona intrergitas ini kita sudah membentuk beberapa SKPD. Selain Pengadilan Negeri Kejaksaan Negeri juga sudah melakukan hal tersebut dan PN ini sudah lanjutan, dan terhadap SKPD kita sudah membentuk juga Tiga SKPD yang memenuhi standar pelayanan maupun standar-standar berbasis IT untuk proses transparansi.
Disamping itu juga memang dokumentasi-dokumentasi seperti yang kita lihat bersama untuk yang PN ini kan sudah bagus sekali dan ini juga sudah lanjutan dalam waktu satu tahun sudah mempersiapkan dan hasilnya sudah terlihat nyata terhadap pemenuhan standar dan komitmen bersama antara Pimpinan dan Karyawan, begitu juga hendaknya di dataran SKPD kita.” (RUD)
 Pengadilan Negeri (PN) Muara Bulian mencanangkan lanjutan pembangunan zona intregitas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Pencanangan pembangunan zona intregitas adalah deklarasi/pernyataan pimpinan dan jajaran dari suatu unit kerja bahwa memang benar-benar Instansinya/Satuan kerja telah siap membangun Zona intregitas. Pencanangan pembangunan zona integritas)
