Jambi – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017 kususnya di Kota Jambi terus menjadi bahan perbincangan oleh banyak orang, pasalnya banyak calon siswa yang mendaftar di wilayah sekitaran sekolah mereka kebanyakan tidak lulus, tentu hal ini menjadi masalah bagi para wali murid karena anaknya gagal untuk menuntut ilmu.
Beberapa Hari yang lalu, para orang tua siswa mendatangi kantor dinas pendidikan provinsi jambi untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan aturan PPDB yang masih banyak belum di ketahui oleh sejumlah kalangan orang tua murid, tidak hanya menyampikan aspirasi, para orang tua tersebut juga menggembok kantor dinas pendidikan bentuk kesal mereka terhadap dinas itu karena kurang nya sosialisasi sehingga banyak orang tua yang tidak memahaminya.
Dengan adanya kisruh tersebut membuat banyak calon siswa tidak tertampung masuk sekolah Menengah Atas (SMA) di Negeri Kota Jambi, Sehingga membuat salah satu pejabat dinas pendidikan (Diknas) Provinsi Jambi Bagian Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMA, M Tabri, yang juga merupakan Ketua Panitia PPDB Provinsi Jambi, dicopot dari jabatanya oleh Gubernur Jambi Zumi Zola.
ia digantikan dengan A. Mukti yang sebelumnya menjabat Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Diknas Provinsi Jambi.
Menanggapi Kericuhan PPDB Online yang ada di Jambi yang berujung pencopotan terhadap Kabid Pembinaan SMA M, Tabri, Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan bahwa Kinerja dari semua ASN dan termasuk Kepala OPD Langsung dimonitor dan di nilai oleh tim Baperjakat.” tim Baperjakat ini langsung di ketuai oleh pak Sekda untuk merekomendasikan kepada saya,” sebut Zola, Kamis (13/07/2017).
Zola Juga menyebutkan, beberapa waktu yang lalu untuk dinas pendidikan, ia sudah melakukan evaluasi kinerja beserta para staf ahli dan asisten yang terkait, “kita berharap kinerja dinas pendidikam pemprov meningkat, untuk PPDB kita juga mengacu kepada arahan dari kemenrtian pendidikan (ada edaran dari mentri pendidikan yang terbaru)” kata Zola.
Menurut Zola, gejolak yang saat ini terjadi karena di picu dari terbatasnya daya tampung sekolah SMA/SMK khusunya di Kota Jambi, “hal ini sudah saya sampaikan secara langsung kepada bapak Menteri Pendidikan, perlu menjadi catatan untuk honor tenaga pendidikan non PNS ditanggung oleh APBD pemprov,”jelas Zola
“Kebijakan ini harus kami lakukan untuk memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidikan, tentu untuk memajukan dunia pendidikan di jambi sangat penting untuk mendapat dukungan dari pemerintah pusat termasuk untuk membangun fasilitas sarana dan prasarananya.” pungkasnya.
Laporan Wartawan Provinsi Jambi (Syah)
