Budiyako Anggota DPRD Provinsi Jambi
JAMBI – Budiyako, Anggota DPRD Provinsi Jambi mengaku kecewa dengan pihak Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Dinas Pendidikan. Menyusul timbulnya polemik ditengah masyarakat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB tahun ajaran 2020.
Bahkan politisi Partai Gerindra dua periode duduk di kursi DPRD Provinsi Jambi ini, menyatakan Dinas Pendidikan dan Pemerintah Provinsi Jambi tidak punya perasaan memikirkan rakyatnya terkait kebutuhan sekolah. “Dalam UUD 1945 itu jelas menyatakan bahwasanya setiap warga negara Indonesia wajib mendapatkan pendidikan yang layak, nah faktanya orang miskin seperti tukang ojek, buruh, yang berada dizonanya sekolah itu tidak bisa masuk tanpa alasan yang jelas ini ada apa padahal bangku ada jadi untuk siapa,,? persoalan itu terjadi di SMA Negeri 2 Kota Jambi ” terang Budiyako.
Carut-marut PPDB dikatakan Budiyako, sudah menahun, bahkan sejak tiga tahun peralihan berjalan dari kabupaten dan kota SMA sederajat dikelola Pemerintah Provinsi Jambi selalu bermasalah, dia menilai persoalan ini menjadi gambaran bahwasanya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tidak punya program yang nyata. “Kita bicara di Kota Jambi saja setiap tahunnya ada sekitar 11 ribu siswa-siswi tamat SMP sederajat sementara Disdik Provinsi Jambi hanya bisa menyediakan bangku sekitar 5 ribu, yang kita sayangkan harusnya pemerintah memberikan solusi dengan membangun ruang kelas baru dan ini sudah kita sampaikan untuk membangun sekolah baru lahan pemrov punya seperti di pal merah arena MTQ ada 10 hektar uang juga punya tapi kenapa ini tidak dilakukan. Setiap ditanya mereka jawab masuk swata saja, enak benar ngomongnya, kalau orang susah tak akan sanggup bayar setiap bulan ratusan ribu, mereka pegawai enak setiap tanggal 1 gajian, ” ucap Budiyako dengan nada meninggi.
Budiyako juga mengaku sedih, penekanan dari dirinya terhadap Disdik Provinsi Jambi, agar membangun sekolah baru juga tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk menolong masyarakat, karena yang dibuka sekolah baru itu jauh dari kata ideal mengakomodir kebutuhan masyarakat. “Penekanan saya dulu ada ditindaklanjuti dengan dibukalah SMAN 13 di dekat Lapangan Baijuri tapi cuma lima lokal berapalah bisa menampung siswa dikalikan 30 selokal baru 150 siswa inikan nampak Disdik dak niat, mereka dak berkerja padahal mereka tau masalahnya apa di Kecamatan Pasar misalnya SMP banyak tapi SMA Negerinya tidak ada ini ada apa, saya sedih-sedih sampai hari ini akibat Disdik tak peduli masih banyak yang belum sekolah orang sedang sulit saat ini bertambah susah karena anak mereka tak sekolah, ” tuturnya.
“Di kuping saya sudah sampai laporan jual beli bangku di sekolah harganyanya fantastis, dan juga ada yang ngelapor langsung ke saya termasuk jumlah uang dan identitas sekolah, nanti kita kaji lebih dalam, ” sambungnya.
Menelaah persoalan yang sedang terjadi, serta untuk mencegah konflik kembali terulang, Budiyako menegaskan kepada Disdik Provinsi Jambi, segera mengambil langkah kongkrit lewat aksi nyata memberikan solusi agar masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana diatur UUD 1945. (Opi)
