rakyatjambi.co,KUALA TUNGKAL- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ikut berkomentar terkait proyek penimbunan halaman gedung balai adat Tanjabbar. Yang diduga mengunakan
dana “Siluman”.
H.Saifuddin Marzuki dewan komisi III dprd Tanjabbar mengatakan, dirinya selaku dewan dari komisi III yang mengawasi pembangunan
mempertanyakan proyek pembangunan yang dananya tidak diketahui tersebut.” Memang pembangunan proyek itu kelazimannya, bahwasanya suatu proyek itu apabila dalam pembangunannya diwajibkan memasang dan mengunakan plang merek.
Hal ini agar bisa mengetahui di unit mana yang menanggung proyek tersebut, apakah di unit cipta karya atau bina marga,”ujar Saifuddin.
Dirinya menyebutkan, merupakan suatu pelanggaran apabila pengerjaan suatu proyek tanpa dipasang plang merek.” Saya melihat dari proyek pengerjaannya penumpukan tanahnya dijalan, apabila waktu hujan turun coba lihat. Saya kira itu tidak profesional sama sekali,” Singgung pria yang 18 tahun menjabat sebagai anggota dewan ini.
Disamping itu, dirinya meminta kepada kontraktornya, untuk membersihkan tanah yang saat ini sudah menjadi lumpur dijalan yang menyebabkan membahayakan pengunan jalan.” Itu dampaknya banyak, dan juga kita mau lihat sumber dananya dari mana. Apakah Swakelolah atau pekerjaan proyek, kita mau minta penjelasan khususnya kepada dinas PU.” Jelasnya.
Disinggung adakah niat dewan untuk memaanggil pihak dinas PU terkait perkerjaan tersebut? Kata Saifuddin sebelumnya pihak dewan sudah pernah memanggil pihak terkait(PU) terkait mengenai air bersih, namun tidak pernah datang.” Kepala dinas Andik Nuzul tidak pernah hadir sewaktu dipanggil, dengan alasan tidak jelas. Begitu juga dengan kabid bina marga(Apri Dasman-red) paling susah kalau dewan ingin memanggilnya untuk datang dengan alasan yang sama,” Tegasnya.
Saifuddin menambahkan, diri selaku anggota dewan komisi III, sejauh ini sudah melaporkan kepada ketua komisi(Hamdani). Bahwasannya diri sangat mengeluh, karena mitra-mitra ini jangan diangap sepele.” Kita harus tegas, apabila tiga kali kita panggil tidak datang. Kita bisa layangkan pemanggilan secara paksa,” Tegas pria yang menjabat sabagai ketua BK ini.
Kembali ke masalah proyek penimbunan, dirinya menjelaskan. Dewan akan tetap mengawasi dan mempertanyakan berapa anggaran dari proyek tersebut.” Saat ini masyarakat meminta supaya kita transparan tidak perlu sembunyi-sembunyi. Kalau proyek tanpa ada plang merek, itu sudah jelas proyek siluman.” Ungkapnya.(eco)
