Sejumlah Desa di Sarolangun Diakui Transparan Kelola Dana Desa

banner 468x60)

Laporan Wartawan Rakyatjambi. Co Herhar Supraja

Sarolangun-Banyaknya dana pusat dan daerah bergulir di Desa dan Kelurahan yang jumlah mencapai 1,2 Milyar mengharuskan para Kepala Desa (Kades) dan Lurah mampu mempertanggung jawabkan dana-dana tersebut kepada Pemerintah, sesuai undang undang dan peraturan yang berlaku.

Apabila tidak mampu menyajikan pertanggungjawaban sesuai peraturan dan Petunjuk teknis (Juknis), para pengguna anggaran tersebut akan terkena sanksi hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sarolangun, Ahmad Zaidan mengingatkan agar para Kades harus takut dengan aturan dan hukum yang berlaku, karena bila pengerjaan kegiatan dalam penggunaan dana tidak sesuai Juknis, dipastikan Kades akan terjerat hukum, “Tidak ada alasan mengelak dari jeratan dan tuntutan hukum, karena aturan hukumnya sudah jelas, kalau salah dari aturan dan juknis yang ada, ya hukum yang menyelesaikan”, tegas Zaidan.

Tentang pertanggung jawaban dana-dana yang bergulir di Desa, dituntut transparansi dan akuntabilitas dana untuk pertanggung jawaban kepada Pemerintah.

Menurut pantauan Rakyatjambi.co di lapangan, Desa Pematang Kolim Kecamatan Pelawan dan Desa Bukit Bumi Raya Kecamatan Singkut telah melakukan transparansi dana desa (DD) dengan mengumumkan dana-dana desa  kedalam sebuah baliho APBdes yang memuat tentang sumber dana dan peruntukan dana tersebut, sebagai alat pengawasan bersama unsur masyarakat dan Pemerintah sesuai dengan Juknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Usep Mulyana, Kades Pematang Kolim dalam hal transparansi DD tidak tanggung-tanggung, Kades yang biasa disapa Usep ini mengundang wartawan dan Babinsa menyaksikan pengerjaan proyek DD, seperti pembangunan sumur air bersih, pembangunan MCK dan pembangunan drainase, sesuai hasil musyawarah bersama masyarakat desa, seperti anjuran Kadis DPMD Zaidan,
“Kerjakan sesuai hasill musyawarah dan Juknis, maka tidak akan dikenakan sanksi hukum”, kata Zaidan saat dikonfirmasi Rakyatjambi.co, Minggu (16/7) yang lalu.

Begitupun Purnawan, Kades Bukit Bumi Raya Kecamatan Singkut sangat menyambut baik anjuran pemerintah, karena menurutnya uang negara adalah uang rakyat dan harus dipertanggung jawabkan kepada negara.”Bagi saya, soal transparansi penggunaan DD harus dilakukan. Penggunaannya pun harus sesuai dengan hasil musyawarah dengan masyarakat dan  harus sesuai dengan Juknisnya”, kata Kades yang biasa disapa Mas Pur, ini.

Seperti yang dijelaskan Zaidan, DD yang sedang bergulir sekarang adalah 60 persen dari jumlahnya, sedangkan sisanya akan dicairkan pada bulan Agustus 2017 yang akan datang.”Sekarang DD yang bergulir tahap 1 berjumlah 60 persen dari jumlah DD, sedangkan tahap 2 akan dicairkan pada bulan Agustus, dan Saya menghimbau agar para Kades jangan sampai tersangkut masalah hukum, dan Kades harus takut dihukum”, pungkas Zaidan.

Comments

comments

banner 468x60)
Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    banner 468x60)