Wagub Jambi Hadiri Paripurna Penyampaian Ranperda Inisiatif Dewan Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Provinsi Jambi

banner 468x60)

Fachrori : Jawabannya Senin Ya

Jambi – DPRD Provinsi Jambi, Rabu (12/7) menggelar rapat Paripurna dengan agenda Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, rapat tersebut digelar sekitar pukul 09.00 wib yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Chumaidi Zaidi.

Mengenai hal tersebut, dalam penyampaiannya yang dibacakan oleh H. Hasan Ibrahim, S.Pdi mengatakan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan secara bersama – sama oleh Kepala Daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah terkait, yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai Pejabat Daerah kemudian juga berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam UU 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa Pimpinan dan angota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.

Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Bahwa pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, peningkatan kualitas, produktifitas, kinerja DPRD juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Adapun dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi ini mengedepankan tiga prinsip utama, yaitu (1) Prinsip Kesetaraan, (2) Prinsip Berjenjang, (3) Prinsip Proporsional.

Atas dasar tiga prinsip tersebut, serta dalam upaya menjalankan perintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi, maka DPRD Provinsi Jambi mengusulkan Ranperda Inisiatif tentang Kedudukan Protokoler dan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi dan akan mencabut Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2015 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang terkait.

Sementara itu Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar saat diwawancarai oleh awak media dirinya mengatakan mengenai penyampaian yang disampaikan oleh dewan tentu harus ada jawabannya,” hari senin besok ya jawaban-jawabannya karena tadi kita baru saja mendengarkan penyampaian – penyampaian dari dewan,” pungkas Wagub.

Rapat tersebut dihadirin oleh Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Chumaidi Zaidi, Anggota Dewan, Unsur Forkopimda, dan Insan Pers.

Laporan Wartawan Provinsi Jambi (Syah)

Comments

comments

banner 468x60)
Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    banner 468x60)