Waw, Jika Ranperda Keuangan dan Administratif Disahkan, Penghasil Dewan Merangin Akan Bertambah Rp 150 juta

banner 468x60)

MERANGIN – Penghasilan anggota DPRD dipastikan akan kembali bertambah, hak itu akan terjadi apabila Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD disahkan menjadi Perda.

Pasalnya, pada pembahasan Raperda yang menjadi inisiatif DPRD itu akan ada penerimaan pendapatan baru bagi wakil rakyat di Merangin. Karna pada Ranperda tersebut, pendapatan hak keuangan dewan bertambah seiring dengan alokasi dana tunjangan transfortasi yang akan diterima.

Meskipun saat ini masih dalam tahap pembahasan, namun apabila disahkan Ranperda itersebut, maka seluruh anggota Dewan tak lagi memiliki mobil dinas. Hak penggunaan mobnas akan diganti dengan tunjangan transportasi yang berupa dana tunai.

Informasi yang dihimpun, hak tunjangan transfortasi Dewan tersebut akan dihitung senilai biaya untuk rental mobil perharinya. Dan biayanya akan dibebankan pada APBD Merangin setiap tahunnya.

Apabila dikalkulasikan, maka masing-masing anggota DPRD akan menerima tunjangan transfortasi sebesar Rp 105 Juta selama satu tahun. Atau akan menguras APBD Merangin sebesar Rp 3.6 Miliar untuk 35 anggota DPRD di Merangin.

Perhitungan secara bruto tersebut didapati jika harga rental mobil di Kota Bangko hanya Rp 350 Ribu perhari. Sementara waktu kerja efektif yang ditetapkan hanya lima hari kerja dalam sepekan.

Ketua Pansus I DPRD Merangin Ashari Elwakas, saat dikonfirmasinsejumlah awak media, mengatakan  jika Ranperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan ini belum final. Pasalnya, sejauh ini belum ada keputusan apapun tentang nominal ataupun besaran tunjangan transfortasi tersebut. “Kita masih membahas tiga Raperda di Pansus I ini, termasuk Raperda inisiatif dari DPRD. Ini baru rapat awal terhadap Raperda tersebut,” kata politisi Demokrat ini.

Sebelum adanya pengesahan atau ditariknya kesimpulan, pria yang akrab disapa Apok ini menyebutkan jika Pansus akan mencari referensi tentang Raperda yang akan dibahas. Sebab pada Raperda itu banyak mengadopi peraturan-peraturan. “Kita akan melaksanakan kegiatan untuk mencari referensi. Setelah itu baru kita lanjutkan rapat kembali,” sebutnya.

Terkait dengan hak transportasi tersebut, ia menyebutkan belum bisa memastikan. Sebab hal ini hanya dilakukan sebagai perwujudan dari PP Nomor 18. “Kita belum belum bisa melihat angka tersebut sebab yang kita terapkan adalah PP Nomor 18,” ungkapnya.

Namun, ia menyebutkan jika kemungkinan besar Raperda itu akan diterapkan maka anggota DPRD termasuk unsur Pimpinan tak lagi mendapatkan fasilitas mobil dinas.”Itu masih kita lakukan pembahasan termasuk dengan besaran nilai tunjangan transfortasi itu. Kita targetkan Raperda ini akan diparipurnakan pada 15 Agustus nanti,” pungkasnya. (anto)

Comments

comments

banner 468x60)
Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    banner 468x60)