Webinar PSKP Juluki “Indonesia di Ambang Resesi”

107 views
banner 468x60)

rakyatjambi.co — Pandemi Covid-19, tak dipungkiri lagi membawa dampak ekonomi kepada seluruh
negara di dunia. Sejumlah Negara telah mengalami resesi ekonomi, sementara itu Indonesia

juga telah berada di ambang resesi ekonomi. Berangkat dari fakta empirik ini, Pusat Studi

Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP), menyelenggarakan Diskusi Webinar Series ke 9

dengan tema “Indonesia di Ambang Resesi” . Webinar yang diselenggarakan Jumat (14/8),

dimoderatori oleh Manajer Departemen Ekonomi dan Pembangunan PSKP, Achmad Ismail.

Webinar ini menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Dinna Prapto Raharja Ph.D,

selaku Praktisi Pengajar Hubungan International dan Founder Synergy Policies dan Bhima

Yudhistira Adhinegara, selaku Ekonom dari Institute for Development of Economics and

Finance/INDEF. Hadir pula Direktur Eksekutif PSKP, Efriza, menjadi pemantik diskusi

dalam webinar kali ini.

Memulai diskusi, Efriza menyampaikan bahwa sangat mungkin Indonesia memasuki

resesi ekonomi pada kuartal ketiga tahun ini. Pandemi telah memaksa pemerintah melakukan

sejumlah kebijakan, termasuk didalamnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kebijakan PSBB inilah, yang menurut Efriza menjadi salah satu faktor utama terganggunya

perekonomian. Dilematis antara kesehatan masyarakat dan mempertahankan perekonomian,

telah dialami oleh negara di seluruh dunia. Presiden Joko Widodo sendiri, menyampaikan

perlu adanya win-win solution menghadapi masalah ini. Dijelaskan oleh Direktur Eksekutif

PSKP, win-win solution yang dimaksud Presiden mencakup tiga poin utama: kegiatan

perekonomian berjalan, pembangunan infrasturktur berjalan, dan paling penting angka kasus

Covid-19 menurun. Mengenai perekonomian, juga disampaikan data bahwa pemerintah

mengucurkan stimulus ekonomi sekitar satu triliyun rupiah, melalui bank-bank pemerintah.

 

Bhima Yudhistira selaku Ekonom INDEF memiliki pandangan tersendiri mengenai stimulus ekonomi tersebut, “Sayangnya stimulus ekonomi disalurkan lewat Bank, sementara
hampir 90% UMKM adalah usaha yang tidak pernah bersentuhan dengan Bank, sehingga
bisa jadi stimulus ini tidak sampai pada tangan yang tepat”. Bhima menyampaikan

Pemerintah seharusnya terlebih dahulu fokus untuk penanganan Covid-19. Ekonom INDEF
ini menyampaikan, negara lain membuka kembali aktifitas ekonominya ketika grafik Covid-

19 mereka telah menurun, “Ini Indonesia, masih menanjak justru semakin dilongarkan PSBB-nya”. Asumsi bahwa pelonggaran PSBB akan membawa perbaikan ekonomi, juga disangkal oleh Bhima, “Faktanya dari Google Mobility, data pergerakan ke tempat-tempat perbelanjaan
itu justru berkurang 14%. Hal ini terjadi karena psikologis masyarakat masih dibayangin oleh ketakutan akan adanya virus, sehingga memilih untuk tidak berbelanja. Fenomena yang terjadi adalah deflasi, yang mana harga-harga berang banyak yang mengalami penurunan. “Iya betul turun, tapi bukan karena perekonomian yang baik, ini karena permintaan pasarnya
rendah sekali, sehingga produsen berpikir yang penting terjual dulu,” ucap Bhima.

Porsi stimulus, juga dirasa kurang tepat karena justru porsi paling besar untuk perusahaan
korporasi. “Ya kuncinya pemerintah harus serius dan tepat menangani pandemi, kalau tidak bisa jadi 2021 kita memasuki depresi ekonomi, ” terang dia.

Sementara itu, Dinna Prapto Raharja selaku Praktisi HI berpendapat, kebijakan model
pemberian stimulus untuk peminjaman uang kepada usaha harus segera berubah.

Menurutnya, stimulus diberikan dengan orientasi kepada pengembangan kapasitas manusia. “Kalau kita terus pakai cara pikir lama, stimulus sebagai pinjaman uang saja ya tidak sesuai dengan kondisi seperti ini. Stimulus pemerintah harus ditujukan kepada manusia itu sendiri, menyediakan alat dan mengembangkan manusia secara langsung, ” bebernya.

Dinna juga menyampaikan, saatnya kita mencari alternatif tidak mengikuti pola-pola sebelumnya. Dinna juga menambahkan, jangan selalu menunggu bantuan dari pemerintah, masyarakat harus
mulai berani berinovasi di masa sulit ini. Masyarakat bisa memulai dengan bergerak bersama. “Sharing Economy dengan orang-orang di lingkungan terdekat, bisa jadi alternatif. Mungkin secara hasil pada awalnya akan minim, namun ini bisa menjadi salah satu jalan untuk survive di masa sulit pandemi, ” bebernya.

Krisis yang terjadi pada tahun 2020 ini, memang berbeda dari tahun 1998 dan 2008. Pada
tahun ini, yang terjadi tidak hanya krisis keuangan namun faktor utama didalamnya adalah
krisis kesehatan. Pemerintah perlu serius betul untuk mengatasi masalah kesehatan ini.

Masyarakat yang yakin dengan situasi aman untuk eksehatannya, akan membawa dampak sehat pula bagi perekonomian. Meskipun terdampak berat juga, UMKM masih menjadi harapan bagi perekonomian Indonesia. Sistem Sharing Economy bisa menjadi salah satu alternatif untuk survive di masa sulit ini. (rjc/*)

 

Comments

comments

banner 468x60)
Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    banner 468x60)