Sengeti- Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Pemkab Muarojambj membuat nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) guna mencegah praktik pelanggaran hukum dan menjaga aset-aset pemerintah.Nota kesepahaman itu ditandatangani Kepala Kejari Muarojambi Sunanto dan Bupati Muarojambi Masnah Busroh, (14/11) di Aulau Utama Kejari Sengeti Muarojambi.
kerjasama ini di bidang perdata dan tata usaha negara sekaligus pelaksanaan pengamanan pemerintah dalam pembangun dari tingkat Kabupaten hingga ke tingkat Desa/kelurahan.”MoU ini dilakukan untuk mencegah kejahatan-Kejahatan atau penyimpangan -penyimpangan yang tidak kita inginkan, terutama pengelolaan Dana Desa. Karena DD cukup besar,” Kata Sunanto Kajari Sengeti, Muarojambi.
Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum akan bertugas memberikan bantuan serta pertimbangan hukum bagi aparat daerah yang menggunakan anggaran daerah. Strategi itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Apabila terjadi kesalahan aturan, jaksa kata dia dapat mengarahkan agar segera dilakukan pengembalian kerugian negara. ” Intinya bersama Bupati berkeingin untuk mencegah sesuatu yang tak diinginkan. Kita perbaiki Kalau ada hal (pelaksanaan anggaran) yang tidak baik,” ulasnya.
Sementara itu Bupati Muarojambi Masnah Busro menekan kepada semua kepala OPD untuk menimalisir terjadi pelanggar hukum (KKN) selalu proaktif terhadap kejari.” Saya berharap kepala OPD tidak takut dengan Kejari, seringla berkomunikasi,” ujarnya.
Dikatakanya, kedepan dalam rangka menekan hal-hal yang melanggar hukum dan memantau aset-aset daerah dia juga sudah meminta Kejari turut mendapingi aparat pemerintah guna membangun Muarojambi lebih baik dalam menunjang Program Muarojambi tuntas, ungkap bupati mengakhiri amanatnya. (Syah)
