rakyatjambi.co, JAMBI – Aliansi Mahasiswa Jambi yang tergabung dalam beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) diantaranya BEM UNJA, KAMMI, STMIK Nurdin Hamzah, Liga Mahasiswa Demokrat, BEM STIE Muhammadiyah, Mahasiswa IAIN STIS Jambi, Kamis (12/01/17) melakukan unjuk rasa menuntut terkait kebijakan Presiden Joko Widodo yang dinilai memberatkan rakyat, bertempat di Simpang Empat Bank Indonesia, Telanaipura Kota Jambi.
Unjuk rasa tersebut dilaksanakan serentak secara nasional oleh seluruh BEM Indonesia. Massa yang menilai kebijakan pemerintah Jokowi -JK tidak pro rakyat yang telah berjalan hampir setengah priode, pemerintahannya belum mampu menjawab problem-problem yang ada pada rakyat Indonesia, diantaranya adalah persoalan korupsi yang merajalela, kesenjangan sosial yang meningkat, serta ancaman invasi dan penetrasi asing dari kekuatan neokolonialisme (nekolim) neoliberalisme yang hendak menjajah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui infiltrasi ke pemangku kebijakan di negara ini,serta serbuan tenaga kerja asing (TKA), impor pangan tak berkualitas, penyelundupan narkoba zat adiktif, budaya seks bebas dan sebagainya.
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla hendaknya berjalan dalam garis Nawacita dan Trisakti dalam melaksanakan pemerintahan nya sesuai pada janji Pilpres 2014.
Mahasiswa yang hadir tampak juga di minta untuk menandatangani sepanduk Petisi Menolak Kebijakan Jokowi-JK yang tidak Pro Rakyat.“Secara prinsip hendak mewujudkan NKRI yang mandiri,berdaulat serta memajukan kesejahteraan rakyat. Namun dalam praktek penyelenggaraan pemerintahannya Jokowi-JK yang sudah hampir setengah periode ini, belum sama sekali menjawab persoalan rakyat Indonesia,”kata Koordinator umum Aksi Hardiyansah.
Lebih lanjut dikatakannya, “Seharusnya pemerintah memberi rasa aman, damai dan sejahtera, nanum sekarang malah dihadapkan dengan persoalan-persoalan baru, kini di awal tahun 2017, belum sepekan ditahun baru ini rakyat dikejutkan dengan kenaikan BBM, pajak kendaraan, pelayanan publik (STNK, BPKB, SKCK) dan tarif listrik. Kebijakan-kebijakan yang diproduksi oleh pemerintahan Jokowi-JK sangat tidak sejalan dengan konsep nawacita dan Trisakti yang digembar-gemborkan pada saat kampanye pilpres 2014 lalu. Pemerintahan Jokowi-JK sangat menjerat kehidupan rakyat. perlahan sampai saat ini belum terlihat ada progres kerakyatan dari pemerintahan ini,”tegas Hardiansyah.
Pada aksi kali ini lebih dikenal dengan sebutan Aksi Bela Rakyat 121, terdapat beberapa point penting yang menjadi tuntutan Mahasiswa, diantaranya yakni menuntut pemerintah untuk segera mencabut PP No 60 tahun 2016, turunkan harga TDL, BBM, Pajak berkendara dan pelayanan publik lainnya, Tolak Tenaga Kerja Asing (TKA), prioritaskan pekerja Indonesia, Bangun industri nasional berlandaskan pasal 33 UUD 1945, Serta menuntut pemerintah untuk tidak saling lempar tangan dalam membuat kebijakan.
Dari hasil pantauan wartawan dilapangan, massa telahbergerak menujuh ke arah gedung DRPD Provinsi Jambi.
Laporan wartawan provinsi (Jrw)
