Bappeda Tanjabtim Tegaskan Komitmen Kawal Program Bupati MERATA Melalui Perencanaan Terintegrasi  

1247 views

Tanjung Jabung Timur, Rakyatjambi.co – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Ali Fahrudin, pada Selasa 6 Mei 2025 menegaskan peran penting lembaga yang dipimpinnya dalam menyusun dan mengawal pelaksanaan program pembangunan berbasis visi Bupati “MERATA”.

Dalam penjelasannya kepada Rakyatjambi.co, Ali Fahrudin menyebutkan bahwa berdasarkan amanat Pasal 14 Ayat (1) Permendagri No. 86 Tahun 2017, Bappeda memiliki kewenangan menyusun dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Visi dan misi kepala daerah wajib dituangkan dalam RPJMD yang kemudian menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam menyusun RENSTRA masing-masing.”Program-program OPD harus mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Itulah peran strategis kami dalam memastikan program Bupati MERATA tidak hanya visi di atas kertas, tapi bisa terimplementasi di lapangan,” jelas Ali.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa RPJMD sebagai penjabaran visi kepala daerah memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi pembangunan, serta kerangka pendanaan indikatif untuk jangka lima tahun. Seluruh program dalam kerangka MERATA wajib merujuk pada RPJMD yang disusun berdasarkan RPJPD.

Terkait identifikasi isu strategis, Bappeda mengandalkan pendekatan analisis SWOT dengan membagi fokus pada empat bidang utama: infrastruktur dan lingkungan hidup, ekonomi, sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan.”Kami juga melibatkan Universitas Gadjah Mada dalam penyusunan dokumen RPJMD 2025–2029 sebagai pendamping tim ahli. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya akan kami libatkan melalui forum Musrenbang,” ungkapnya.

Saat ini, penyusunan RPJMD masih berlangsung, termasuk penentuan indikator keberhasilan dan target program. Seluruh proses, tambah Ali, mengacu pada peraturan perundang-undangan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pembangunan.

Mengenai integrasi prinsip pemerataan dalam kebijakan sektoral, Bappeda berpegang pada sepuluh prinsip perencanaan, salah satunya adalah prinsip keadilan. “Ini mencakup keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia,” ujarnya.

Meski begitu, ia mengakui tantangan yang dihadapi cukup besar. “Permasalahan kita kompleks, mulai dari kualitas SDM hingga infrastruktur yang belum memadai. Ditambah lagi dengan tingginya biaya pembangunan. Maka diperlukan program yang betul-betul tepat sasaran dan efisien,” tegasnya.

Bappeda juga aktif memetakan potensi dan permasalahan wilayah dengan menyinergikan RPJMD dengan dokumen perencanaan lain seperti KLHS, RTRW, RPUPID, hingga dokumen perencanaan nasional dan provinsi.

Koordinasi antar-OPD, menurutnya, menjadi kunci dalam menjamin sinergi pelaksanaan program MERATA. “Melibatkan OPD sejak awal akan membuat RPJMD lebih komprehensif dan meningkatkan pemahaman terhadap visi kepala daerah,” katanya.

Sebagai bentuk inovasi, Bappeda akan melakukan penyaringan ketat terhadap usulan program OPD, mendorong kolaborasi lintas bidang (crosscutting), dan menggali sumber pendanaan di luar APBD, termasuk dari pemerintah pusat dan mitra pembangunan lainnya.

Dengan landasan perencanaan yang kuat, kolaboratif dan adaptif, Bappeda Tanjung Jabung Timur optimistis dapat mendorong keberhasilan program Bupati MERATA demi mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. (Rudi)

Comments

comments

Penulis: 
    author

    Posting Terkait