Pemkot Siap Jadi Tuan Rumah Porprov Dengan Melakukan Protokol Kesehatan

KOTA JAMBI – Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) akan di selenggarakan pada bulan November 2021 mendatang. Dalam ajang bergengsi tersebut Pemerintah Kota Jambi dinyatakan sebagai tuan rumah di tahun 2021 ini.

Dengan hal itu, Pemerintah Kota Jambi menyatakan siap untuk menjadi tuan rumah yang di sampaikan langsung Wakil Walikota Jambi, H. Maulana. Kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah dilaksanakan.

Dari pengalaman tersebut, Pemkot mengklaim siap untuk menjadi tuan rumah dalam Pekan Olahraga Provinsi ini.

“Seperti Pilkada kemarin yang Alhamdulillah tidak memunculkan kluster COVID-19 yang baru kemudian di event-event juga,” kata Maulana saat di konfirmasi awak media, Jum’at (19/02/21).

Dirinya juga menjelaskan bahwa secara umum masyarakat Kota Jambi sudah menaati protokol kesehatan yang mana Pemerintah Kota Jambi telah memberlakukan sanksi denda kepada pelanggar.

Kemudian, mengenai pemeriksaan kesehatan kepada para atlet, Pemerintah Kota Jambi akan melakukan pembahasan mengenai hal tersebut, karena sarana dan prasarana pemkot sudah menunjang untuk melakukan Polymerse Chain Reaction (PCR).

“Kita sudah siap untuk itu, karena kita mempunyai sarana dan prasarana di Labkesda Kota Jambi. Semua tergantung dari kesepakatan Satgas Kota Jambi,” jelasnya.

Kegiatan Porprov ini harus didukung dengan verifikasi kesiapan protokol kesehatan, yang dilakukan oleh Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Jambi serta protokol kesehatan harus sesuai dengan standarnya.

“Satgas akan memverifikasi dalam kesiapan protokol Kesehatan. Jika belum dipenuhi, harus dipenuhi terlebih dahulu agar Pekan Olahraga Provinsi Jambi ini dapat dilaksanakan,” tuturnya.

Ia menambahkan, untuk vaksinasi sendiri, Pemerintah Kota Jambi tidak bisa melakukan vaksinasi begitu saja kepada para atlet, yang mana saat ini, atlet belum dapat diprioritaskan jadi target vaksinasi COVID-19.

“Karena atlet merupakan bagian dari masyarakat. Kita juga tidak bisa menabrak prioritas dan regulasi yang sudah ditentukan pemerintah pusat,” tutupnya. (Dre)

Sudah dibaca 597