rakyatjambi.co,KUALA TUNGKAL- Hingga akhir Triwulan ke-3 tahun 2017 ini, serapan anggaran di Kabupaten Tanjabbar secara keseluruhan masih cukup rendah, yaitu kurang dari 30 persen.
Sedangkan waktu yang tersisa hanya tinggal 5 bulan kedepan. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjabbar mendorong Pemkab Tanjabbar dan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan penyerapan anggaran sebelum tahun 2017 ini berakhir.”Kita sebenarnya dari DPRD tentunya mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Seluruh kegitan pembangunan, dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang ada dalam APBD kita,”ujar Ketua DPRD Tanjabbar, Faizal Riza.
Rendahnya penyerapan anggaran ini membuktikan OPD di Tanjabbar diduga malas bekerja. Padahal, anggaran untuk kegiatan sudah tersedia.
Dijelaskan,rendahnya serapan anggaran juga dipengaruhi berbagai hal lainnya.Untuk itu, diharapkan kepada pemerintah supaya mengatasi keterlambatan yang dimaksud, sebagaimana yang diatur dalam PMK Nomor 50 Tahun 2017 yang mengatur tahapan pencairan pengalokasian anggaran.
Icol meminta agar Pemkab Tanjabbar tidak mengulur-ulur waktu untuk percepatan serapan anggaran.”Untuk teknis pelaksanaan nya kan di eksekutif, dan kita mengawasi. Kita mendorong tentu itu dipercepat, sehingga pembangunan yang ada di Tanjung Jabung Barat ini segera terealisasi sesuai dengan yang tercetus di APBD,”jelas Politisi Gerindra tersebut.
Sebagaimana diketahui, memasuki bulan Juli 2017, Serapan anggaran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Jambi tahun 2017 baru sebatas 22,83 persen.
Kabid Akutansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Deerah (BPKAD) Tanjabbar, Devriadi membenarkan hal ini. Devriadi mengaku bahwa dari Rp 1,2 Triliun APBD Tanjabbar tahun 2017 serapan anggaran baru sekitar Rp 283,6 miliar.” kalau dipersentasekan sekitar 22,83 persen,”bebernya.
Ia menyebut, bahwa angka tersebut sangat rendah. Menurutnya,bahwa rendahnya serapan anggaran di Tanjung Jabung Barat ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
Devriadi menyatakan, rendahnya serapan ini paling banyak terjadi di belanja modal yang baru 11 persen. Ini disebabkan banyak kegiatan di organisasi perangkat deerah (OPD) yang belum jalan.”Imbasnya tentu laporan kita setiap bulan ke bpkp dinilai kinerjanya,” ulasnya. (eco)
