rakyatjambi.co, SENGETI– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten muaro jambi menggelar rapat paripurna dalam agenda kerja penyampaian pandangan akhir fraksi dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban bupati Muarojambi atas pelaksanaan APBD Kabupaten muaro tahun anggaran 2015 diruang sidang paripurna gedung DPRD Kabupaten muarojambi, Senin 13 Juni 2016.
Rapat dipimpin Langsung oleh Ketua DPRD muarojambi Hj.Salma Mahir SE, didampingi Bupati muarojambi H.Burhanuddin Mahir SH, wakil ketua DPRD Muarojambi Edison, sekretaris DPRD Dedi Susilo
Hadir pada rapat tersebut unsur Muspida Muarojambi, Sekda Kab. Muarojambi Drs.imbang jaya, seluruh pimpinan SKPD dijajaran pemerintah Kabupaten muarojambi, para Camat se Kabupaten muarojambi, Parpol.
Sejumlah fraksi di DPRD Muarojambi, menyayangkan dan meminta kepada pihak eksekutif Bupati Muarojambi, H. Burhanudin Mahir, untuk melibatkan dan membicarakan terkait rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh Pemkab Muarojambi, seperti yang diungkapkan juru bicara Fraksi PKB Raden Saib, dalam pandangan akhir fraksi-fraksi tentang pengambilan keputusan terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Muarojambi, tahun 2015.
Selain itu, fraksi PKB juga mempertanyakan Anggaran Dana Desa (ADD) yang hingga saat ini belum juga diterima desa masing-masing. Selanjutnya fraksi PKB juga meminta penyelesaian tapal batas desa.
Menjawab kritikan legialatif bupati muarojambi H.Burhanuddin Mahir, dalam kata sambutannya menjelaskan terkait tapal batas desa katanya pihak Pemkab sudah melakukan penyelesaian sesuai prosedur bahkan saat ini perda tapal batas yang dimaksud sedang digodok oleh Pemerintah Provinsi Jambi. “Saya akui memang tapal batas desa kita banyak belum terselesaikan pernyataan dari instansi terkait seperti BPMPD Perdanya belum rampung dibas dilevel provinsi,” ungkapnya.
Sementara mengenai ADD yang belum diterima desa, bupati berjanji sebelum lebaran ADD sudah akan masuk ke rekening desa masing-masing. Menjawab masalah rasionalisasi anggaran 2016 menurutnya tidak bisa dihindari karena keuangan daerah mengalami defisit anggaran.”Kondisi keungan 2016 tidak lebih baik dari 2015, mau tidak mau harus dirasionalisasi APBN dipangkas 40 triliun. Imbasnya APBD dipangkas, mengenai persoalan ini saya minta SKPD untuk berkomunikasi dengan dewan,” tegas bupati. (yop/Adv)
