Gubernur Zola Teken MoU Bersama KPK RI

Zola : Penandatangan Komitmen dan Rencana Aksi Upaya Penguatan Gerakan Anti Korupsi

Jambi, HJ – Gubernur Jambi, H.Zumi Zola Zulkifli,S.TP,MA mengemukakan, penandatanganan komitmen dan rencana aksi dalam rangka pencegahan serta penindakan korupsi ini merupakan media penguatan gerakan anti korupsi di Provinsi Jambi. Hal tersebut dikemukakan Gubernur Zola pada acara Rapat Koordinasi Penandatanganan Komitmen dan Rencana Aksi Pencegahan serta Penindakan Korupsi Terintegrasi Provinsi Jambi, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, (21/11) pagi. “Penyelenggaraan kegiatan ini, tentu memiliki makna yang strategis dalam menggelorakan gerakan anti korupsi di pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Jambi. Terlebih lagi ketika korupsi semakin marak di lingkungan Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan anggota legislatif, pejabat pemerintah daerah dan pengusaha,” ujar Zola.

Gubernur Zola mengungkapkan, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih tanpa suap, sogokan, pungli, korupsi dan manipulasi, membutuhkan deretan aksi yang luar biasa, serta perjuangan yang sistemik dan pembentukan integritas kolektif yang bersih dalam menghadapi korupsi.”Inovasi pelayanan publik dari pemerintahan daerah yang bersih dan bekerja melalui penerapan aplikasi elektronik berbasis online pada semua layanan yang bersifat publik, mutlak menjadi penanda keseriusan pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi, dengan syarat kesemua aplikasi tersebut harus terintegrasi satu sama lain,” tutur Zola.

Gubernur Zola menerangkan, integrasi semua aplikasi pelayanan publik akan meminimalisir penyimpangan, kemudian sentralisasi perizinan akan mempercepat, mempermudah dan meningkatkan pelayanan perizinan, apabila diikuti dengan ketersediaan peraturan kepala daerah, SOP serta sosialisasi yang efektif. “Pemerintah Provinsi Jambi sedang berupaya mengintegrasikan semua honor kegiatan yang diterima oleh pegawa Pemerintah Provinsi Jambi kedalam Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai,  sebagai wujud komitmen penuh Pemerintah Provinsi Jambi dalam menjalankan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan transparan, tentu kami sangat membutuhkan masukan dan bimbingan dari KPK RI terkait Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai ini,” terang Zola. (syah)