MERANGIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang menjadi penyambung aspirasi masyarakat di Kabupaten Merangin, Sekretaris DPRD Merangin Makmur, mengakui pada tahun 2017 ini sudah banyak masyarakat yang melayangkan surat aspirasi atau pengaduan.
Disebutkan Makmur, mayoritas isi dari surat pengaduan tersebut adalah permintaan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, Pendidikan dan Kesehatan. Sepertinya, permasalahan tersebut menjadi satu-satunya permasalahan yang masih menjadi PR besar bagi pemerintah kabupaten Merangin.
Selain masalah infrastruktur, masyarakat juga mengadukan tentang pelaksanaan pekerjaan proyek ditahun anggaran 2016, transparansi penggunaan dana desa serta sejumlah pengaduan lainnya.“Sudah banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasinya ke DPRD Merangin. Selaku Sekretariat, kami menerima surat tersebut kemudian menyampaikannya kepada anggota dewan berdasarkan permasalahannya,” ungkap Makmur.” Misalnya, Komisi I tentang keuangan, komisi II tentang kesehatan dan pendidikan serta Komisi III tentang pembangunan infrastruktur. Nanti komisi inilah yang membahas permasalahan tersebut,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Merangin Zainal Amri, membenarkan pengaduan yang masuk kebanyakan berasal dari luar kota Bangko. Seperti wilayah Pamenang, Jangkat, Sungai Manau dan wilayah Tabir.“Iya, aspirasi itu beberapa diantaranya sudah kita bahas di Komisi. Tidak hanya menerima aspirasi saja, kami juga sudah membuat jadwal untuk turun kelapangan meninjau lokasi yang dimaksud dalam surat pangaduan,” ujarnya.
Setelah melakukan cross check lapangan lanjutnya, DPRD Merangin mulai memasukkan item tersebut kedalam anggaran pemerintah daerah.“Terkadang, masyarakat menginginkan perbaikan secara instan. Padahal, Proses penganggaran membutuhkan waktu. Paling cepat ya masuk APBD-P, kalau tidak ya masuk ditahun anggaran berikutnya,” tandasnya.(Anto)
