KUALA TUNGKAL- Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Jambi,DR.Ir.H.Safrial,MS mengingatkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintahan Kabupaten Tanjabbar agar tidak ‘main mata’ dengan DPRD setempat saat pembahasan anggaran APBD.
Menurutnya, kepala OPD tidak perlu melakukan loby-loby yang berujung penyelewengan untuk memaksakan sebuah program apabila tidak disetujui oleh Dewan.
Hal ini dibenarkan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjabbar, Drs. H. Ambok Tuo,MM kepada wartawan.”Sesuai dengan yang disampaikan Bupati, jika ditemukan pejabat meloby anggota dewan sangsi tegas akan diberikan,”ujar Sekda Tanjabbar, Ambok Tuo.
Menurut Ambok Tuo, bukan hanya karena sudah adanya penandatanganan Fakta Integritas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun dari jauh-jauh hari Bupati sudah menghimbau agar semua program dan kegiatan yang akan dibuat Pemerintah Daerah jangan lari dari proses yang telah ditentukan. Dicontohkannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan.” Kan pak Bupati sudah menghimbau kepada seluruh OPD saya tidak meminta apa-apa, hanya kerja dan kerja. Jangan menyalahgunakan jabatan,”terang Sekda.
Menurut mantan Kepala BKD Provinsi Jambi tersebut, kegiatan pekerjaan fisik maupun non fisik untuk anggaran tahun 2018, selaku Ketua TAPD, dalam rapat dihimbau kepada OPD bahwa program yang diusulkan itu disampaikan langsung rekapnya ke DPRD. Jangan lagi ada lobi dengan DPRD. Jika OPD melakukan semacam loby dengan DPRD akan diberikan sanksi.
Dikatakan Sekda bahwa yang punya visi misi itu Bupati yang tertuang dalam RPJMD. Sehingga OPD harus mempedomani RPJMD.” RPJMD inikan disahkan antara Pak Bupati dan DPRD. Dan DPRD pun harus mematuhi RPJMD itu,” tukas Sekda. (eco)
