JAMBI – Sabtu 26 April 2025 mendatang bakal menjadi sejarah dalam kepemimpinan Walikota Maulana dan Wawako Diza sebagai inisiator pesta demokrasi pemilihan Ketua RT serentak se-Kota Jambi.
Pemilihan Ketua RT serentak periode 5 tahun ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Jambi (Perwali) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan.
Kebijakan Walikota Maulana itu ternyata disambut baik oleh masyarakat, dibuktikan dengan strategi para calon ketua RT untuk memenangkan kompetisi tersebut memakai atribut kampanye ala pilkada, seperti mengunakan baleho, spanduk serta jalur sosial media lainnya.
Sebagai penyeimbang semangat kandidat, pihak pemerintah kota lewat pemerintah kelurahan masing-masing juga sungguh-sungguh membentuk kepanitian pemilihan lewat masing-masing ketua RT yang lingkungannya menggelar pemilihan serentak.
Semangat warga menghadapi pesta demokrasi ini pula diapresiasi H. Muslim, SH, Anggota DPRD Kota Jambi, menurut pria akrab disapa HM yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi I itu, langkah Walikota membuat kebijakan pemilihan ketua RT serentak sudah tepat. “Pemilihan ketua RT serentak ini juga menjadi bagian langkah mengedukasikan masyarakat cara berdemokrasi yang baik dan benar, sebagai Wakil masyarakat dari Kecamatan Alam Barajo saya tentu mendukung sekali, ” ujar HM.
Tanda ada semangat tumbuh dilingkungan masyarakat menghadapi pesta demokrasi ini sambung HM, sampai hari ini tidak sedikit masyarakat termasuk panitia pemilihan ketua RT berkoordinasi dengan dirinya meminta arahan dan petunjuk untuk menjalani tugas kepanitian mereka. “Saran saya kepada teman-teman panitia jalani tugas dengan baik karena ini merupakan wadah kita untuk belajar cara berdemokrasi yang benar, kepada calon ketua RT pesan saya jangan sampai ada perpecahan di tengah masyarakat karena ada perbedaan dukungan, jadikanlah perbedaan itu warna dalam berdemokrasi, setiap kompetisi ada menang dan ada kalah, ” sambung HM dalam wawancaranya bersama wartawan media ini Kamis siang 17 April 2025. (yop)
 Nomor 6 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan. Kebijakan)
