MUARASABAK – Tahap awal pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), di Kecamatan Muarasabak Timur yang dikelola PT. EWF mulai menuai beragam masalah. Mulai dari tidak adanya sosialisasi terkait keberadaan pabrik kepada warga setempat, pembebasan lahan yang berujung berurusan pada aparat hukum. Hingga keberadaan pabrik itu sendiri yang dinilai tidak tepat, karena berdekatan dengan Taman Selaras Pinang Masak yang menjadi icon wisata baru Kabupaten Tanjabtim.
Hal ini sebagaimana dikemukakan Yudi Hariyanto, salah seorang tokoh masyarakat setempat sekaligus seorang anggota DPRD Tanjabtim. Sejak awal rencana pendirian pabrik sekaligus perkebunan kelapa sawit, Yudi Hariyanto merupakan orang yang terdepan menentang pendirian pabrik tersebut.
Alasannya, karena Kecamatan Muarasabak Timur bukan merupakan kawasan industri. Terlebih lokasi PKS berdekatan dengan Taman Selaras Pinang Masak, yang menjadi icon baru wisata Kabupaten Tanjabtim. “Tidak perlu lah kita bicara soal tata ruang dan sebagainya, sekarang masuk logika gak ada pabrik yang bersebelahan dengan taman wisata,” kata Yudi.
“Bisa dibayangkan bagaimana hiruk pikuk mobil angkutan sawit nantinya, sementara disisi lain ada masyarakat yang ingin berkunjung ke taman yang ada di Koridor Jembatan Muarasabak,” tambahnya.
Tapahan sosialiasi lanjut Yudi, terkait keberadaan pabrik kepada warga setempat juga patut dipertanyakan. Pasalnya, sejak awal dirinya dan warga setempat tidak pernah mendengar adanya sosialisasi dari pihak perusahaan. “Padahal tahapan sosialiasi ini sangat penting, apalagi salah satu syarat untuk pendirikan PKS harus ada lahan plasma yang dikelola masyarakat setempat,” ungkap Yudi.
Bahkan pembebasan lahan masyarakat setempat, akhirnya tersandung hukum yang mengakibat warga Kecamatan Muarasabak Timur berurusan dengan aparat hukum. Pasalnya, warga setempat yang mengurus pembebasan lahan tersebut, dituding pihak perusahaan telah menggelapkan uang perusahaan. “Jika ada sosialisasi sebelumnya, saya yakin tidak ada masalah seperti ini,” ucapnya.
Belum lagi persoalan pembangunan akses jalan perusahaan, yang dinilai tidak tepat karena dikhawatirkan akan penyebabkan terjadinya kecelakaan. Pasalnya, akses jalan perusahaan tersebut dibangun dekat tikungan sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan pengguna jalan.
“Belum lagi kita bicara soal limbah perusahaan atau limbah B3 nya, jika hal ini tidak dikelola dengan baik tentunya dapat merugikan warga sekitar,” tandasnya.
“Intinya saya memohon agar pembangunan PKS untuk dapat dikaji ulang,” tambahnya.
Sementara Camat Muarasabak Timur Faisal, mengaku belum pernah mendengar yang namanya sosialisasi. Namun dengan adanya pembebasan lahan, yang melibatkan pihak perusahaan dan warga setempat. Hal tersebut secara tidak langsung merupakan sosialisasi dari pihak perusahaan.“Kalau kegiatan khusus untuk sosialisasi memang tidak ada. Tapi akan sekarang ini sudah pembebasan lahan, artinya dengan sendirinya warga pun sudah mengetahui kalau ada pabrik kelapa sawit,” tandasnya.
Terkait adanya persoalan pembebasan lahan, yang menyeret warga Muarasabak Timur. Menurut Camat Muarasabak Timur Faisal, dirinya tidak mengetahui secara pasti duduk persoalannya. Namun menurut Faisal, hal ini merupakan urusan intern perusahaan dengan warga yang bersangkutan. “Kalau soal itu saya tidak tahu pasti, tapi itu kan urusan intern perusahaan dengan warga yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya coba tanya Lurah Sabak Ulu, mungkin dia (Lurah Sabak Ulu,red) lebih paham soal ini,” tutup Camat.(Hen)
