Bupati Anwar Sadat Buka Bimtek SPIP Terintegrasi pada Pemkab Tanjabbar 2022

70 views

TANJAB BARAT- Penyelengara sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mayoritas penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah pada pemerintah daerah dan juga pada masing-masing perangkat daerah.

Untuk penilaian mandiri dan pinjaman kualitas SPIP terintegrasi tersebut,sekretaris daerah kabupaten Tanjab Barat telah menerbitkan surat perintah Nomor : 094/272/SPT/2022 tanggal 12 April 2022 yang menugaskan perangkat daerah untuk melakukan penilaian mandiri (PM) serta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan pinjaman kualitas.

Acara tersebut dilaksanakan dipola kantor Bupati tanggal 19 sampai dengan 21 April 2022,yang bertempat diruang pola kantor Bupati dengan Nara sumber dari tim BPKP perwakilan Propinsi Jambi.

Saat ini pelaksanaan SPIP Dikabupaten Tanjabbar belum berjalan optimal,hal ini dapat dilihat pada lampiran hasil Quality Assurance atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada pemerintah Kabupaten Tanjabbar tahun 2018 No.Lap 374/PW 05/3/2019 dengan skor SPIP 2.7545 atau level 2 dan target RPJMD tahun 2022 ini level 3,dan ini sangat didukung peran dari seluruh perangkat daerah agar level 3 ini terwujud.

Tujuan dari kegiatan bintek SPIP tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan para petugas dalam melaksanakan perannya sebagai tim penilaian mandiri dan penjaminan kualitas mayoritas SPIP terintegrasi pada pemerintah Kabupaten Tanjab Barat tahun 2022,dan juga untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya tujuan penyelenggara pemerintah negara,pengamanan aset negara,dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bupati Tanjabbar Anwar Sadat dalam sambutannya mengatakan,pihaknya berharap Bintek ini bukan hanya seremonial semata dan bukan sekedar memenuhi amanat peraturan daerah no. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pemerintah yang terintegrasi pada pemerintah daerah.

“Tetapi lebih pada implementasi sehingga kita mampu melayani masyarakat dengan prima dan SPIP harus diterapkan perangkat daerah.”cetusnya.

“Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sehingga proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif,efesien,,keandalan pelaporan keuangan,pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundang undangan dapat kita penuhi,”tambahnya. (by/*)

Comments

comments

Penulis: 
    author

    Posting Terkait