Diduga Cabuli Santri-nya, Seorang Pimpinan Salah Satu Ponpes di Pemayung Ditangkap Polisi

573 views

Muara Bulian – Terjerat kasus tindak pidana pencabulan, Seorang pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Qur’an di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari ditahan Polisi. Kamis (17/02).
Kapolres Batanghari AKBP M. Hasan mengatakan, pada Kamis 17 Februari 2022 sekira pukul 02.30 wib dini hari, Pihak Kepolisian Polres Batanghari berhasil mengamankan seorang tersangka kasus pencabulan terhadap salah seorang Santriwati.

“Tersangka yang berhasil kami amankan ini Berinisial “MNH” (22), Dalam keterangan tersangka, dirinya merupakan seorang Pimpinan Pondok Pesantren di Desa Kampung Pulau Kecamatan Pemayung,”Katanya

 

Dilanjutkan Kapolres, dari hasil pemeriksaan didapat keterangan bahwa pelaku yang masih berstatus Lajang ini mengakui telah melakukan pencabulan terhadap anak atau Santriwatinya yang masih berusia 15 tahun.

“Tindakan tersangka dalam melancarkan aksinya dengan cara meraba dan mencium pada bagian pipi kiri dan pipi kanan korban, serta memeluk korban, dengan modus melakukan pengobatan seperti Ruqiyah terhadap korban,Ucap Kapolres.

Kapolres Hasan juga mengungkapkan, dalam aksinya tersangka telah melakukan dua kali dihari yang berbeda, pertama pada Jumat 11 Februari 2022 sekira pukul 01.00 wib dan pada Sabtu 12 Februari 2022 sekira pukul 05.00 wib.

“Keduanya tidak memiliki hubungan apapun, melainkan antara Guru dan Murid, akan tetapi, dalam tindak pencabulan tersebut, keduanya tidak sampai berhubungan intim atau berhubungan badan, hal ini juga dibuktikan dari Hasil Visum yang dilakukan di RSUD Hamba Muara Bulian”Ujarnya.

Hasan Menambahkan, Dalam penangkapan, pihak nya telah melakukan penyitaan barang bukti berupa dua buah bra, dua buah celana dalam, satu buah gamis warna hitam, satu buah jilbab warna hitam, satu buah celana warna cream, dan satu buah baju lengan pendek warna cream.

 

“Akibat perbuatannya, tersangka di kenakan Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang JO pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak,”Tuturnya.

“Dengan demikian, tersangka dikenakan ancaman Pidana paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak lima milyar rupiah,”Tambahnya.(RUD)

Comments

comments

Penulis: 
    author

    Posting Terkait