Eksekutif Menjawab PU Fraksi DPRD Tanjabtim 

124 views

MUARASABAK, RJC –  DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur  (Tanjabtim) menggelar Rapat Paripurna lanjutan dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati Pandangan  Umum (PU) Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 pada Rabu, (30/06/21).

Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tanjabtim Saidina Hamzah, SE didampingi Wakil Ketua II DPRD Gatot Sumarto, SH, Sekretaris DPRD Syafaruddin, S.IP dan hadir Sekretaris Daerah Sapril. S.IP.

Mengawali Sambutan Bupati yang disampaikan Sekretaris Daerah sapril menyampaikan dengan semua fraksi untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kabupaten Tanjabtim telah mendapat predikat WTP 4 kali berturut – turut, harapan Pemerintah Kabupaten Tanjabtim terus mempertahankan predikat tersebut.

Menjawab semua pertanyaan fraksi DPRD, adapun Pandangan umum dari fraksi PDI Perjuangan terkait terdapatnya Silpa tahun anggaran 2020 yang cukup besar, dapat kami sampaikan Silva tersebut sebesar Rp. 35.295.149.755,44 lebih kecil dari Silpa tahun 2019 sebesar Rp. 82.125.270.192,60, secara umum Silpa ini dari efesiensi belanja , belanja operasi dan belanja tak terduga.

Mengenai Aset pemerintah mengalami pengurangan/penyusutan dari tahun 2019 sebesar Rp. 27.743.522.769,27, dengan rincian Neraca per Desember 2020 dan 2019 dengan rincian (1). Aset lancar tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 38.330.337.070,44 , mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 64.762.771,179,  (2) Investasi jangka panjang TA 2020 sebesar Rp. 46.014.357.000. mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.100.000.000,00, (3) Aset tetap TA 2020 sebesar Rp. 1.884.410.850.092,01 juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 35.738.684.702,75, (4) Aset tetap lainnya TA 2020 sebesar Rp. 93.229.164.125, juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 180.563.707,28.

Pandangan umum dari fraksi Golkar dapat kami jelaskan, terkait realisasi penggunaan Bantuan Langsung Masyarakat terdampak Covid-19 pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 26.548.035.798,64. Tahap pertama April 2020 sembako diperuntukan 10.817 KK dengan harga per paket Rp. 452.033,85 terealisasi sebesar Rp. 4.889.650.204,62.

Tahap kedua bulan Mei 2020 sembako kepada 10.817 KK dengan nilai per paket sebesar Rp. 304.318,57 terealisasi sebesar Rp. 3.291.813.952,02. Tahap ketiga bukan Juni 2020 sembako kepada 10.250 KK nilai per paket Rp. 297.787,48 terealisasi sebesar Rp. 3.052.321.642,00. Tahap selanjutnya diberikan BLT senilai Rp. 250.000,00 setiap KK penerima dengan jumlah 10.239 penerima dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 7.604.250.000,00. Sedangkan tahap tujuh, delapan dan sembilan diberikan kepada 10.280 terealisasi sebesar Rp. 7.710.000.000.

Pandangan umum dari fraksi Retorasi Nurani Rakyat dengan persoalan Galian C dapat kami sampaikan pemerintah daerah terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan terus memfasilitasikan pengurusan perizinannya, kewenangan perizinan pertambangan dan galian berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 adalah kewenangan pemerintah provinsi dan penerimaan pajak atas kegiatan tersebut menjadi hak pemerintah kabupaten. Berkenan dengan tidak tercapainya target penerimaan daerah berupa penggunaan alat berat di setiap kecamatan, tujuan awal dan tugas utama pengadaan alat berat adalah untuk pelayanan masyarakat untuk rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur di kecamatan dipergunakan secara pribadi dengan pola sewa. Selanjutnya terkait serapan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan peningkatan jalan Blok B jalur 3 Desa Lambur I, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan SK Jalan Desa, dimana titik awalnya berada di Jalur 3 Blok B Lambur Indan titik akhir jalan tersebut berada di Desa Trimulyo.

Terakhir dari Fraksi BBI sangat menyangkan besarnya defisit laporan operasional sebesar Rp. 58.643.980.728,50 dapat dijelaskan terjadinya defisit laporan operasional pada tahun 2020 karena besarnya beban tahun anggaran 2020 terutama beban belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanganan covid-19 sedangkan penerimaan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat yang menjadi hak pemerintah daerah pada tahun anggaran 2020 berkurang, untuk lebih jelas dan rincian akan disampaikan pada saat pembahasan.

Lanjut Sekda Sapril sesuai amanat Permendagri No 77 Tahun 2020  tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, yang tertuang pada BAB VIII POIN A AYAT 1 SUB D menyatakan bahwa persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan paling lama 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir, kami mengharapkan agar badan anggaran DPRD dapat membahas bersama OPD dengan pola kemitraan. (4N5)

Comments

comments

Penulis: 
    author

    Posting Terkait