Tanjung Jabung Timur, RJC – Fraksi Demokrasi Keadilan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (28/4/2025).
Penyampaian pendapat akhir tersebut dibacakan oleh juru bicara Fraksi Demokrasi Keadilan, Muhammad Guntur. Ia mengawali dengan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat serta seluruh anggota dewan yang hadir.
Dalam pandangannya, Fraksi Demokrasi Keadilan memberikan apresiasi atas pencapaian indikator kerja utama di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagaimana tercantum dalam laporan komisi-komisi. Meski demikian, Guntur menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri, mengingat masih banyak hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan.
Fraksi Demokrasi Keadilan menyampaikan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya: Optimalisasi Pendapatan Daerah, Pemerintah daerah diminta merumuskan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui pengelolaan pajak, retribusi, dan aset daerah. Evaluasi Program dan Kegiatan, Fraksi menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap program-program daerah guna memastikan kesesuaian dengan visi, misi, dan program unggulan yang telah ditetapkan. Penyelesaian Masalah Lahan Tani, Pemerintah daerah diminta mencari solusi bagi petani yang telah menanam kelapa sawit di lahan hutan produksi dan hutan lindung di Kecamatan Dendang dan Muara Sabak Barat. Pemberdayaan Petani, Fraksi mendorong pemberian fasilitasi pembiayaan usaha tani, termasuk bantuan modal, subsidi bunga kredit dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Perbaikan Infrastruktur Jalan, Fraksi meminta Dinas PUPR untuk segera mengambil langkah konkret mengatasi kerusakan jalan yang berdampak pada sulitnya akses pengangkutan hasil panen masyarakat. Regulasi Ramp Sawit, Mengingat banyaknya dampak negatif ramp sawit terhadap infrastruktur jalan, Fraksi mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur keberadaan ramp sawit. Program Universal Health Coverage (UHC), Fraksi menyatakan dukungan penuh terhadap realisasi program UHC, guna memastikan seluruh warga mendapat akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Tiga poin utama yang ditekankan meliputi perbaikan sistem pendidikan, peningkatan peran agama dalam masyarakat, dan pembinaan generasi muda, mengingat tingginya tingkat judi online di kalangan remaja di Provinsi Jambi. Koordinasi OPD dan DPRD, Fraksi merekomendasikan agar OPD memperkuat komunikasi dengan DPRD untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat waktu.
Apresiasi Penyerapan Anggaran, Fraksi memberikan apresiasi atas rata-rata penyerapan anggaran OPD yang telah mencapai lebih dari 90 persen, dengan harapan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas. Perhatian terhadap Kritik dan Masukan, Fraksi meminta pemerintah daerah memperhatikan kritik, saran, dan rekomendasi yang telah disampaikan dalam LKPJ.
Mengakhiri penyampaian pendapatnya, Muhammad Guntur menegaskan bahwa semua rekomendasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kecintaan Fraksi Demokrasi Keadilan kepada Bupati, Wakil Bupati, seluruh anggota DPRD dan masyarakat Tanjabtim. “Hal-hal yang belum kami sampaikan dalam forum paripurna ini akan kami lanjutkan pada rapat kerja mendatang,” tutup Guntur. (Rudi)
