Laporan Wartawan Rakyatjambi.co, Hendry
MUARASABAK-DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), menggelar rapat paripurna dalam rangka Penyampai Kata Akhir Fraksi-fraksi DPRD Tanjabtim, terhadap LKPJ Bupati Tanjabtim Tahun Anggaran 2016, Juma’t (26/5). Hadir pada paripurna tersebut, Bupati Tanjabtim, H. Romi Hariyanto, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD Tanjabtim, Forkompinda, Sekda, para Asisten, para Kepala OPD, Ketua Pengadilan Agama serta para tamu undangan yang hadir.
Ada beberapa fraksi DPRD Tanjabtim, yang menyampaikan kata akhirnya terhadap LKPJ Bupati Tanjabtim Tahun Anggaran 2016. Yaitu Fraksi PAN, Fraksi PDI-P, Fraksi Hanura, Fraksi Karta Demokrasi Nasional (KDN) dan Fraksi Bulan Bintang Indonesia (BBI).
Kata Akhir Fraksi PAN, yang disampaikan Firmansya Ayusda,S.Pd.I mengatakan, sependapat dengan Pemerintah bahwa prioritas pembangunan “Mempercepat Ketersediaan Infrastruktur Umum secara Merata dan Berkeadilan” dan memahami kondisi obyektif LKPJ Tahun Anggaran 2016. “Fraksi PAN mempertegas kembali apa yang telah direkomendasikan oleh Pansus, kepada pemerintah kepada seluruh SKPD agar dapat mensinkronkan program dan kegiatan kiranya ditindaklanjuti serta dilaksanakan sehingga dapat mewujudkan Tanjung Jabung Timur MERAKYAT,” katanya.
Ismail, dari Fraksi PDI-P menyampaikan, secara umum fraksi PDIP secara umum menegaskan kembali terhadap catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Pansus DPRD untuk segera ditindaklanjuti. “Terkait BKD yang telah melampaui fraksi PDIP Perjuangan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Namun jika dilihat dari jumlah APBD, PAD baru menyumbang 4,03% dari total pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah harus berinovasi dan kreatif dalam mengolah serta mengembangkan potensi-potensi daerah yang dimiliki melalui SKPD terkait, guna meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli dalam rangka memperkuat otonomi daerah,” sebutnya.
Sementara, rekomendasi secara khusus di bidang Pemerintahan dan Hukum, fraksi PDIP Perjuangan meminta segera menginventarisir dan merevisi peraturan peraturan daerah yang tidak sesuai dengan undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku, juga tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan Kabupaten Tanjabtim. Dan Fraksi PDIP Perjuangan merekomendasikan untuk segera menyelesaikan permasalahan Tapal Batas dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi. “Selain itu, rekomedasi secara khusus di bidang Ekonomi Pembangunan, salah satunya dalam bidang ekonomi yang ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan perlu adanya pembinaan usaha yang berkesinambungan dan pemberian keterampilan usaha. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang mempunyai kemampuan khusus dalam melakukan pembinaan, agar koperasi dan UMKM dapat tumbuh dan berkembang,” ungkapnya.
“Selanjutnya di bidang Kesejahteraan Rakyat, masyarakat secara konfrehensif perlu adanya sinkronisasi di antara dinas terkait untuk dapat menunjang produksi baik kualitas maupun kuantitas Nya sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat,” paparnya.
Fraksi Hanura, yang disampaikan H. Hamzah,SH menuturkan, hendaknya program-program yang dibuat dinas atau SKPD akan dikoordinasikan kantor dinas atau SKPD, sehingga tidak tumpang tindi. Harapannya, agar tercipta pola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sinergis tepat sasaran dan bermanfaat untuk kemajuan Kabupaten Tanjabtim. “Pemerintah Kabupaten Tanjabtim agar senantiasa melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap perusahaan daerah khususnya terkait Penyertaan Modal atau Penyimpangan Dana pada Perbankan ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” tuturnya.
Fraksi KDN, pada Kata Akhirnya memaparkan, diantaranya Fraksi KDN menegaskan kembali agar seluruh rekomendasi kritik saran dan masukan yang bersifat objektif yang telah disampaikan oleh Pansus DPRD dapat menjadi acuan dan ditindaklanjuti. Kemudian fraksi KDN meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah selaku penyelenggara dan motor penggerak program dan kegiatan pembangunan dapat lebih sungguh-sungguh dalam melakukan perubahan dan perbaikan serta saling berkoordinasi dalam rangka pencapaian visi dan misi Merakyat. “Selanjutnya fraksi KDN merekomendasikan kepada saudara Bupati untuk memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pekerjaan peningkatan jalan oprit jembatan Muara Sabak Timur yang kondisinya mengalami kerusakan, agar segera diperbaiki dalam masa pemeliharaan oleh pihak rekanan,” paparnya.
Sementara, dari Fraksi BBI menyebutkan, pada bidang pendidikan di semua tingkatan untuk lebih proaktif terhadap persoalan dan kendala yang dihadapi setiap sekolah terutama kepada sarana dan prasarana pendidikan masih terdapat beberapa sekolah yang belum mendapat fasilitas yang memadai terutama dalam peningkatan atau akreditasi sekolah perlu kiranya mempunyai target setiap tahun sehingga dapat terukur. “Menyangkut terhadap pertanian fraksi Bulan Bintang Indonesia meminta kepada SKPD dan instabsi terkait, agar lebih memprioritaskan bantuan dan pendidikan serta pelatihan khusus terhadap petani sehingga harapan kita ke depan dalam peningkatan hasil produksi pertanian lebih meningkat. “Fraksi Bulan Bintang Indonesia sepakat terhadap laporan Pansus DPRD Kabupaten Tanjabtim agar kiranya Pemrintah Daerah untuk segera menindaklanjuti terhadap catatan dan rekomendasi Pansus, sehingga apa yang menjadi catatan dan rekomendasi dapat menjadikan Tanjabtim lebih baik,” harapnya.
