Fraksi DPRD Tanjabtim Setujui Ranperda jadi Perda Pertenggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran Tahun 2020

114 views

MUARASABAK, RJC – DPRD Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) melaksanakan Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD atas laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap Ranperda tetang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, di Gedung DPRD Tanjabtim Jumat (16/7/2021).

Rapat Paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Tanjab Timur Mahrup dihadiri Bupati Tanjabtim H. Romi Hariyanto, SE dan Wakil Ketua I, Saidina Hamzah, SE, Wakil Ketua II, Gatot Sumarto, SH, para Anggota DPRD, Kabag Hukum/ Persidangan Sekretariat DPRD, Forkompinda, Staf Ahli Bupati dan para kepala OPD.

Selanjutnya rapat paripurna diisi dengan penyampaian pendapat akhir dari fraksi-fraksi di DPRD Tanjantim.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dengan juru bicara Musabakoh  menyampaikan ucapan terima kasih kepada Banggar bersama TAPD dan seluruh OPD telah menyelesaikan pembahasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, PAN memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanjabtim atas pendapatan Tahun Anggaran 2020 berhasil mencapai target.

Fraksi PAN mengapresiasikan atas capaian Pemerintah Kabupaten Tanjabtim dalam mengelola keuangan daerah tahun 2020 menunjukan hasil yang positif dalam penilaian laporan keuangan yang telah di audit oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kemudian kata akhir Fraksi PAN setuju Raperda ditetapkan menjadi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020.

Fraksi Golkar dengan Juru Bicara Hj. Dewi Yulianti, SE menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah khususnya kepada beberapa OPD yang telah berhasil mencapai target, target perencanaan tahun 2019 dan memberikan warning terhadap OPD yang belum mampu bekerja secara maksimal dalam mewujudkan visi misi daerah.

Terhadap persoalan penanganan covid-19, Fraksi Golkar mengingatkan instansi terkait untuk selalu waspada dan serius serta meminta Gugus tugas covid-19 kabupaten agar disetiap puskesmas disiapkan alat dan tenaga medis sweb, antigen maupun pcr serta terus melakukan vaksin didaerah, kecamatan, pelabuhan barang dan orang dan pada saat melakukan kegiatan belajar daring, agar kiranya instansi terkait memperhatikan kebutuhan tenaga pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran daring.

Kata akhir Fraksi Golkar atas laporan badan anggaran DPRD terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten Tanjung jabung timur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020.

Fraksi PDI Perjuangan dengan Juru bicara Muhammad Guntur, S.PI memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada banggar DPRD, TAPD dan OPD dengan penuh tanggung jawab pelaksanaan APBD Tanjabtim Tahun 2020.  Fraksi PDI Perjuangan menegaskan kembali terhadap catatan dan rekomendasi oleh Banggar segera ditindak lanjuti dan masih terdapat ketidak sepahaman penyajian dokumen para OPD saat pembahasan dan fraksi PDI Perjuangan menekankan kepada TAPD untuk mensinkronkan dokumen pada setiap OPD.

Fraksi PDI P memberikan apresiasi atas kerja pemerintah memperoleh WTP dari BPK-RI, dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2020 kedepan dapat dipertahankan dan mengapresiasi atas upaya dan tindakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan terkait pengolahan limbah serta merekomendasikan untuk meningkatkan pelayanan serta penyediaan tempat pembuangan sampah dalam wilayah Tanjabtim.

Kata akhir fraksi PDI P dapat menerima Raperda Kabupaten Tanjabtim tentang laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dengan catatan rekomendasi segera ditindak lanjuti.

Fraksi BBI dengan juru bicara Ahmad Fadillah, SE mengatakan telah memahami seluruh hasil pembahasan Banggar DPRD Kabupaten Tanjabtim dengan defisit sebesar Rp. 42.756.382.587,16 supaya dapat ditinjau kembali dalam setiap perencanaan dan target yang diharapkan dan direncanakan tidak terlalu tinggi dan juga rata-rata realisasi anggaran APBD tahun 2020 serapan anggaran terealisasi diatas 95% , Fraksi BBI memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah sukses dalam penyerapan anggaran semoga serapan anggaran berbanding lurus dapat dirasakan oleh masyarakat.

Fraksi RNR dengan juru bicara Joyo Kamin menyampaikan terhadap temuan BPK RI meminta segera ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi dan batasan waktu yang ditentukan dan terhadap rekomendasi yang belum ditindak lanjuti fraksi RNR meminta saudara Bupati memerintahkan Inspektorat agar berkoordinasi dan melimpahkan atau menyerahkan temuan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum.

Fraksi RNR menyoroti Dinas PUPR dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 145.621.474.368,59 atau 94,47% fraksi RNR mengkritisi atas lemahnya pengawasan pembangunan di lapangan sehingga kwalitas pembangunan sangat rendah dan fraksi RNR sangat menyangkan atas dugaan terjadinya penyimpangan yang berpotensi melanggar peraturan daerah tentang APBD diantaranya Dugaan kegiatan fiktif pada kegiatan pengawasan peningkatan jalan Blok B, jalur 3 Lambur I Kecamatan Muara Sabak Timur dalam laporan realisasi fisik dan keuangan dinas PUPR telah terserap 100%,  fakta di lapangan tidak ada kegiatan pembangunan peningkatan jalan di Desa Lambur 1 tersebut.

Dugaan kegiatan fiktif pada kegiatan pengawasan dan peningkatan jalan jalur I  Desa Jati Mulyo yang realisasi fisik dan keuangan 100% diperkuat penjelasan komisi II DPRD yang melakukan peninjauan dari dua kegiatan tersebut fraksi RNR meminta kepada saudara bupati memerintahkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan kepada kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan PPTK serta Kabid Bina Marga maupun Kadis PUPR.

Pendapat akhir fraksi RNR terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020.

Bupati Tanjabtim H. Romi Hariyanto, SE berkata sinergitas dan kolaborasi siap dilaksanakan supaya ke depannya terciota pembangunan daerah dapat terwujud sesuai harapan.

“Atas nama Pemkab Tanjabtim saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pimpinan, anggota serta badan anggaran DPRD Tanjabtim rekomendasi yang telah disampaikan kepada kami akan segera kami tindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku, ungkap Bupati Romi.

Selanjutnya kami juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas persetujuan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tanjabtim terhadap rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Tanjabtim Tahun Anggaran 2020.

Kemudian atas rekomendasi yang telah disampaikan badan anggaran maupun fraksi-fraksi DPRD, terkait saran masukan maupun catatan yang harus diperhatikan, akan menjadi perhatian yang serius untuk ditindaklanjuti dan pada kesempatan ini saya perintahkan kepada Tim anggaran pemerintah daerah dan seluruh kepala OPD agar segera menindaklanjuti catatan maupun rekomendasi badan anggaran dan fraksi fraksi DPRD guna perbaikan dan penyempurnaan kinerja dimasa mendatang, tukas Bupati Romi.

Lanjut Bupati mengatakan mempedomani Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah BAB VIII Huruf C Point’ 1 Huruf A menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Raperda tentang PP APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati, untuk itu saya perintahkan Tim TAPD Kabupaten Tanjabtim untuk dapat segera menyampaikan Raperda kepada Gubernur Jambi untuk di evaluasi dengan melengkapi dokumen – dokumen yang diperlukan, tutup Bupati Romi Hariyanto. (4N5)

Comments

comments

Penulis: 
    author

    Posting Terkait