Gubernur Jambi Fachrori Umar Buka Rakor Dewan Ketahanan Pangan Periode I Tahun 2019

Jambi – Gubernur Jambi Fachrori Umar membuka Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) provinsi Jambi periode I tahun 2019, bertempat di ruang mayang mangurai Bappeda provinsi Jambi, Senin (29/4/2019).

Dikatakan Gubernur, sektor pertanian saat ini dan ke depan masih dihadapi dengan permasalahan yang kompleks dan dinamis, salah satu indikasi yang dapat dirasakan saat adalah dari ketersediaan lahan pertanian yang semakin berkurang dan jumlah penduduk yang terus bertambah.

Dalam hal ini, ketersediaan lahan erat kaitannya dengan peningkatan produksi untuk mewujudkan ketahanan pangan.

” Suatu daerah dapat dikatakan tahan pangan apabila daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan bahan yang cukup baik, jumlah mutu terjangkau dan aman bagi penduduk di wilayah tersebut, ” terang Fachrori.

Lebih lanjut dikatakannya, ketika kondisi pangan suatu daerah tidak tersedia dan tidak cukup memenuhi kebutuhan penduduk maka yang akan terjadi adalah kerawanan pangan.

Di Provinsi Jambi peta ini disusun dengan tujuan memberikan informasi dan mengetahui secara jelas mengenai konsep kerawanan pangan berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, menyediakan sarana bagi para pengambil kebijakan untuk cepat mengidentifikasi daerah yang lebih rentan serta mengidentifikasi penyebab kerentanan pangan dan menentukan strategi yang tepat untuk menangani kerawanan pangan kronis pada tingkat kabupaten kota berdasarkan indikator yang ada.

” Peta tersebut telah selesai dan disosialisasikan ke kabupaten/kota namun sesuai kewenangan peta yang disusun tersebut hanya sampai pada tingkat kecamatan selanjutnya sayaminta Kepada Bupati walikota dapat menindaklanjutinya dengan menyusun FSVA sampai tingkat desa, ” pungkasnya.

Mengangkat tema ” Makna FSVA Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan “, rakor dihadiri Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI Agung Hendriadi.

Disampaikan Agung, Ketahanan pangan merupakan isu yang kompleks yang terkait dengan seluruh sektor pembangunan mulai dari pertanian kesehatan, pendidikan, perdagangan dan ekonomi secara global.

” Dengan mempertimbangkan segala aspek dan kemudian secara komposit kita Gambarkan bahwa suatu wilayah masuk daerah wilayah yang rawan pangan, kurang rentan atau sangat rentan akan terwujud,” Kata Agung.

Ditambahkan Pihaknya, peta ketahanan pangan nasional saat ini sudah digunakan sepenuhnya yakni mulai tahun 2015 kemudian secara berangsur-angsur disempurnakan mulai dari cakupannya kemudian sampai kepada provinsi dan hari ini telah selesai di 22 provinsi termasuk di provinsi Jambi. (*/Syah)

Sudah dibaca 1,235