RAKYATJAMBI.CO – Gubernur Jambi, H.Zumi Zola Zulkifli mengharapkan PLN memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah defisit listrik di Provinsi Jambi. Gubernur juga menyatakan komitmennya untuk membantu memberikan solusi terbaik untuk masalah kelistrikan di Provinsi Jambi. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri pertemuan koordinasi pembangunan ketenagalistrikan di Indonesia yang dilaksanakan di auditorium BPK RI Jakarta, Selasa 31/5. Pertemuan ini mengusung tema: Masalah dan Solusi Implementasi Program 35.000 MW dan transmisi 46.000. Hadir di kesempatan ini Menko Maritim Rizal Ramli, Ketua BPK RI Rizal Djalil dan undangan lainnya.
Dijelaskan Gubernur bahwa Jambi mengalami kekurangan listrik yang berimbas kepada pemadaman bergilir. “Saya sudah sampaikan kepada PLN dan juga kepada Ketua BPK yang sangat mengerti kondisi di Jambi dan data di lapangan menyebutkan kita butuh solusi terbaik, dan di beberapa daerah ada beberapa kontrak pembangunan infrastruktur listrik selesai tahun ini tetapi belum jalan seperti di Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur proyek PLTG 100 MW yang hampir selesai tahun ini belum berjalan,” katanya.
Disampaikan Gubernur bahwa untuk tahap pertama ini akan mendapat 1800 MW dari program presiden 35 ribu MW. “Dalam pembicaraan disampaikan bahwa dari 18000 MW itu nantinya akan dikurangi lagi, saya sampaikan bahwa jangan dikurangi karena sekarang saja Jambi sudah defisit 90 ribu MW dan itu hanya memenuhi kebutuhan Rumah Tangga, kita mau maju maka kita harus meningkatkan listrik kita,” ujarnya.
Menurutnya kegiatan ini sangat strategis karena banyak provinsi mengalami krisis listrik dan Jambi juga mengalami krisis listrik. “Seperti yang diarahkan pemerintah daerah harus memberikan solusi dan kami siap untuk itu. Jambi memiliki sumber daya energi yang banyak seperti batubara, gas yang bisa kita gunakan tetapi semuanya kembali kepada PLN karena kewenangannya ada di PLN,” ungkapnya.
Di kesempatan ini Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli menyatakan bahwa saat ini banyak proyek infrastruktur kelistrikan diberikan kepada perusahaan yang tidak punya pengalaman, jaringan dan keuangan. “Perusahaan ini hanya memberikan janji seperti broker padahal uangnya tidak ada. Kami sudah mempelajari dan melakukan yang terbaik. Saya juga minta kepada pemerintah untuk selalu menjerit kekurangan listrik, untuk membantu membereskan masalah pembebasan lahan. Ketika saya dianggkat menjadi Menteri proyek 35.000 MW ini perlu dievaluasi.”
Selanjtunya Ketua BPK Rizal Djalil mengatakan bahwa yang disampaikan Presiden pada 11 April 2016 Indonesia mengalami krisis listrik berdasarkan audit BPK terhadap kinerja pemerintahan sebelumnya dimana program unggulan dengan target listrik 10 ribu MW dan realisasinya hanya 7918n selama 10 tahun. “Sebanyak 166 proyek meninggalkan masalah yang besar dan Rp.6,5 Triliun mangkrak. Ada 77 gardu dan transmisi masih terkendala pembebasan lahan, tapak menara belum dibebaskan yaitu sekitar 309.425 belum bebas dan 22 gardu kontak transmisi dan gardu induk belum selesai karena belum ada interkoneksi PLN dan ada uang muka Rp.554 Miliar belum kembali dan ini harus diselesaikan,” kata Rizal Djalil.(Adv)
