JAMBI – Merujuk rilis Indeks Harga Konsumen (IHK) Badan Pusat Statistik (BPS), secara bulanan IHK gabungan Kota Jambi dan Kabupaten Bungo pada Bulan Desember 2023 mengalami inflasi sebesar 0,26% (mtm). Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode Bulan November 2023 yang tercatat inflasi sebesar 0,79% (mtm).
Perkembangan tersebut juga lebih rendah dibandingkan laju inflasi nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,41% (mtm). Adapun jenis barang/jasa yang mendorong inflasi antara lain bawang merah, daging ayam ras, angkutan udara, tomat, dan beras. Berdasarkan realisasi tersebut, inflasi tahunan gabungan Kota Jambi dan Kabupaten Bungo tercatat sebesar 3,22% (yoy).
Sementara itu, inflasi tahunan Kota Jambi dan Kabupaten Bungo masing-masing menempati peringkat ke 19 dan 38 dari 90 kota pemantauan inflasi nasional.
Kemarau panjang yang terjadi sebagai imbas El-Nino masih berdampak terhadap belum maksimalnya produksi bawang merah di beberapa daerah sentra produksi, antara lain Sumatera Selatan dan Lampung, yang mengakibatkan penurunan jumlah pasokan dan mendorong peningkatan harga. Menurunnya jumlah pasokan juga sejalan dengan masuknya musim tanam bawang merah.
Selanjutnya, kenaikan harga daging ayam ras dipengaruhi harga pakan yang cenderung tinggi disertai peningkatan permintaan sesuai pola musiman perayaan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Sementara itu, periode libur Nataru juga berdampak padap kenaikan tarif angkutan udara.
Adapun produksi musim panen yang cenderung lebih rendah dibandingkan produksi saat panen raya di semester I, mengakibatkan berlanjutnya penurunan pasokan dan peningkatan harga gabah kering giling dan beras secara nasional pada semester II 2023. Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga cabai merah, cabai rawit, cabai hijau, minyak goreng dan jengkol seiring terjaganya pasokan. Berikut, rincian perkembangan inflasi di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:
Kota Jambi:
Bulanan: inflasi 0,25% (mtm)
Tahun Berjalan: inflasi 3,27% (ytd)
Tahunan: Inflasi 3,27% (yoy)
Bawang merah menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar di Kota Jambi dengan andil sebesar 0,11%. Diikuti oleh komoditas lain seperti daging ayam ras (andil 0,09%), angkutan udara (andil 0,06%), tomat (andil 0,05%), dan kangkung (andil 0,03%). Di sisi lain, inflasi lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga cabai merah (andil -0,11%) diikuti komoditas cabai rawit (andil -0,08%), minyak goreng (andil -0,05%), jengkol (andil -0,02%), dan cabai hijau (andil -0,02%).
Kabupaten Bungo:
Bulanan: inflasi 0,31% (mtm)
Tahun Berjalan: inflasi 2,85 % (ytd)
Tahunan: inflasi 2,85% (yoy)
Di Kabupaten Bungo bawang merah merupakan komoditi penyumbang inflasi terbesar dengan andil sebesar 0,19%. Diikuti oleh komoditas lain yaitu beras (andil 0,16%), daging ayam ras (andil 0,09%), angkutan udara (andil 0,03%), dan petai (0,03%). Namun demikian inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga cabai merah (andil -0,14%), cabai rawit (andil -0,05%), kentang (andil -0,03%), tahu mentah (andil -0,03%), dan minyak goreng (andil -0,03%).
Pada bulan Januari 2024 diprakirakan akan kembali terjadi inflasi didorong oleh berlanjutnya transmisi penyesuaian harga rokok sejalan dengan peningkatan tarif cukai hasil tembakau (CHT).
Lebih lanjut, berlanjutnya ketegangan geopolitik di sejumlah Kawasan serta meningkatnya divergensi kinerja perekonomian di berbagai negara mendorong pelaku pasar untuk lebih berhati-hati dan beralih ke aset safe haven yang berisiko mendorong berlanjutnya peningkatan harga emas.
Di sisi lain, adanya penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Green 95 per 1 Januari 2024 diprakirakan menahan kenaikan inflasi yang lebih tinggi.
Mencermati perkembangan dimaksud, kami meyakini inflasi tetap terkendali di dalam sasaran 2,5±1% pada tahun 2024 didukung berlanjutnya sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Satgas Pangan serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif terkait perkembangan inflasi. (*)