rakyatjambi.co, JAMBI – Tiga Masyarakat Gambut yang tergabung sebagai anggota Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ), menemui Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jambi Kailani, SH, M.Hum selaku Pelaksana tugas (Plt) Bupati Muaro Jambi, menuntut hasil kerja tim legal audit dan tim verifikasi terkait sengketa lahan dengan PT. Bukit Bintang Sawit (BBS). Bertempat di ruang kantor Dispenda Jl. Jend. Sudirman, Thehok, Kota Jambi, Kamis (12/01/17).
Masyarakat Gambut sendiri terdiri dari masyarakat Desa Seponjen, Sogo, dan Tanjung, di daerah Kumpeh, Kabupaten Muara Jambi, yang selama ini telah 2 tahun bersengketa lahan dengan perusahaan sawit tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Amron selaku Sekretaris Jenderal JMGJ menyampaikan tuntutan dari ketiga anggotanya. “Kami selaku pimpinan dari Jaringan Masyarakat Gambut Jambi mewakili masyarakat, meminta penjelasan terkait hasil kerja dari tim legal audit dan tim verifikasi di ketiga desa tersebut. Tentang kapan kepastiannya dari hasil itu agar masyarakat tidak resah,” ungkapnya.
Kailani langsung menanggapi dari tuntutan tersebut, bahwa sekitar hari selasa besok (17/01/17) akan dikumpulkan dan diadakan rapat bersama tim legal audit dan tim verifikasi terkait hasil laporan secara terperinci.”Besok hari selasa akan saya koordinasikan dengan masing-masing ketua tim, karena saya melibatkan unsur muspida dan forkopimda serta inspektorat dalam penanganan kasus ini. Jadi saya berharap masyarakat dapat sabar, agar ini juga cepat terselesaikan,” terangnya.
Amron berharap supaya hasil dari kerja tim tersebut dapat cepat diinformasikan kepada masyarakat secara langsung, tanpa menunda waktu kembali.
Laporan wartawan provinsi (Jrw)
, menemui Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jambi Kailani, SH, M.Hum selaku Pelaksana tugas (Plt) Bupati Muaro Jambi, menuntut hasil kerja tim legal audit dan tim verifikasi terkait sengketa lahan dengan PT. Bukit Bintang Sawit (BBS). Bertempat di ruang kantor)
