*Penulis : Tigor Sinaga*
Dalam setahun terakhir Jambi mendadak terangkat dalam pemberitaan nasional , menjadi sorotan publik .
Kasus “uang ketok palu” membawa tokoh muda Zumi Zola harus meringkuk di hotel prodeo.
Seperti dugaan banyak masyarakat, kasus ini tak akan berhenti hanya pada vonis Zumi , pasti akan berlanjut dengan membongkar mereka yg terlibat dalam persekongkolan ini.
Keputusan KPK atas penetapan semua pimpinan DPRD propinsi Jambi menjadi tersangka, desember lalu, sontak menghangatkan Perpolitikan di jambi, sekaligus sebagai konfirmasi atas pandangan masyarakat tersebut.
Semua seolah sepakat menuduh, mencibir, menyalahkan dan menimpakan semua kesalahan kepada para tokoh yang menjadi tersangka.
Apa iya ?
Fakta dan bukti awal bahwa mereka terlibat pada kasus tersebut pasti telah dimiliki KPK – bahkan jika kelak pengadilan memutuskan mereka bersalah pun – sungguh tidak fair jika kesalahan itu di timpakan mutlak hanya pada mereka yang notabene “pernah berjasa – membangun jambi” .
Mereka adalah korban dari iklim perpolitikan yang sudah membudaya di indonesia. Politik dagang sapi, politik uang, korupsi berjamaah dapat dipastikan menjadi sebab musabab perilaku mereka yang terlibat.
“Perilaku politisi juga cerminan dari perilaku masyarakatnya.”
Ada masyarakat yang peduli dengan bangsa ini, memegang teguh tatakrama, kejujuran, toleransi dan norma norma kemanusiaan, tapi ada juga kelompok masyarakat yang apatis, koruptif, egois dan mau menang sendiri .
Jangan heran jika ada politisi pada masa kampanye ini melakukan pelanggaran – pelanggaran kampanye, melakukan politik uang, gratifikasi minuman jelang tahun baru, politik diskriminasi , politik pembodohan masyarakat, karena memang sebagian kita masih mau dibayar dan dibodohi.
Semua orang paham bahwa menggunakan fasilitas pemerintah dan melibatkan ASN sebagai alat atau media kampanye itu melanggar aturan , dan semua orang juga tahu menggunakan iming- iming beasiswa sebagai janji kampanye legislatif merupakan bagian dari politik uang, tapi kenapa praktik tersebut terus dijalani ?
Inilah realitas nilai nilai kemasyarakatan yang tanpa kita sadari telah membudaya.
Kasus Bang Zola dan Para pimpinan DPRD merupakan aib kita bersama, yang harus kita perbaiki bersama pula.
Mereka yang terlibat sudah pasti harus menghadapi konsekwensi hukum dari tindakan dan cara berpolitiknya , mereka juga mungkin bagian dari orang yang kita dukung secara politik selama ini. Banyak kita yang menyesalkan, sinis, marah bahkan mencaci maki mereka , tapi apakah itu menyelesaikan masalah ?
apakah itu akan merubah nasib warga ?
Perubahan tak akan pernah terjadi, jika kita tidak mau merubah sikap kita sendiri.
Ini waktu terbaik untuk bangun dari kesalahan masa lalu, kasus “uang ketok palu” telah merontokkan politisi senior dan membuka peluang lebar bagi politisi baru tuk berperan. Semoga kita mau belajar dari kejadian setahun terakhir ini. Semoga warga semakin cerdas dan dewasa tuk memilih wakil yang mempunyai integritas, kapasitas dan kapabilitas di legislatif dan eksekutif, serta tidak lagi mudah tergoda dengan politik uang yang terbukti sangat menghambat pembangunan negeri ini.
Mari bangun sikap optimis yang tidak kompromi dengan korupsi dan politik uang, mari membangun jiwa mandiri dengan penuh toleransi, mari sama sama tegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang cinta damai, cinta keluarga dan cinta lingkungan .
Semoga kedepan populeritas Jambi bukan lagi karena kasus korupsi .
Selamat ulang Tahun Jambi ku – jiwa raga ini untukmu.
