TANJAB BARAT– Sepertinya dari Pasca aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Bersatu Pematang Lumut terkait subkontraktor PT Petrochina mulai berdampak , dengan kejadian tersebut Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Tanjung Jabung Barat bergerak cepat.f”perkembang terkini bahwa dialog atau mediasi masih terus berlangsung serta Fokus utama adalah mengenai status 22 subkontraktor yang beroperasi di wilayah Tanjab Barat. Dari jumlah tersebut, hanya 8 subkontraktor yang melaporkan keberadaan mereka ke Disnaker Tanjab Barat,”ucap Kadis Tenaga Kerja Tanjabbar Eko Suwelo Kepada Awak Media melalui Via Ponsel (18/9/2025).
“Sesuai dengan aturan yang berlaku, kami dari Disnaker Tanjab Barat telah menyampaikan dan melaporkan permasalahan ini ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi, termasuk juga ke pengawas perusahaan. Nantinya, pengawas perusahaan yang akan menindaklanjuti laporan ini. Tugas kami adalah memberikan informasi,” sambungnya.
Diakuinya,Menanggapi pertanyaan mengenai dampak tidak melaporkan diri bagi subkontraktor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), beliau menjelaskan bahwa tidak ada dampak langsung terhadap PAD. Namun, pihaknya menekankan pentingnya subkontraktor untuk melakukan sosialisasi terkait tenaga kerja dan memberikan informasi lowongan kerja secara transparan.”Data dari 22 perusahaan ini sudah kami laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi untuk ditindak lanjuti, terutama terkait dengan kelengkapan administrasi yang belum dipenuhi,” ucapnya.
Saat disinggung terkait mengenai pengawasan yang berada di tangan Provinsi, beliau membenarkan hal tersebut, bahwa koordinasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjab Barat dan Pemerintah Provinsi Jambi tetap berjalan dengan baik.”Pihaknya menekankan bahwa perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut seharusnya proaktif melaporkan diri sesuai dengan prosedur yang berlaku,”ungkapnya.(by/*)
 Tanjung Jabung Barat bergerak cepat.f)
