rakyatjambi.co,KUALA TUNGKAL- Ketua dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Jambi, Selasa (04/07/17) bersama pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten setempat melakukan kroscek bangunan pasar kawasan yang berkedudukan di Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjabbar.
Pasar kawasan yang selesai dibangun pada tahun 2016 lalu, program dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tetinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang menghabiskan dana APBN sebesar Rp.1.081.699.000 itu sampai sekarang ini belum juga dilakukan serah terima.
Belum dilakukan serah terimanya bangunan pasar tersebut bukan tanpa alasan, Pemkab Tanjabbar mengakui bangunan yang menghabiskan uang negara hingga satu milliar lebih itu banyak ditemukan kejangalan. Salah satunya kondisi bangunan yang sudah miring padahal belum pernah ditempati dan fasilitas bangunan yang kurang memadai.
Hamdani, SE, Ketua Komisi III DPRD Tanjabbar mengatakan, dirinya selaku wakil rakyat dari komisi III sangat mendukung Pemkab Tanjabbar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.”Setelah kita cek kelapangan memang betul, apa yang disampaikan Kadis PMD (Mulyadi-red). Bahwasanya pembangunannya tidak sesuai dengan harapan, terutama RAB nya tidak pernah dilihatkan kepihak Dinas, dan selanjutnya pekerjaan fisiknya banyak yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kondisi bangunannya ditemukan ada yang bolong, miring dan hancur,”kata Hamdani Kepada Halo Jambia.
Hamdani menyatakan, bila bangunan pasar dibiarkan seperti kondisi saat ini, pihaknya kedepan siap mendukung Dinas PMD untuk tidak menerima serah terima bangunan pasar yang dimaksud.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan berkunjung ke Kementrian yang bersangkutan di pusat untuk mempertanyakan kondisi bangunan pasar yang terkesan asal jadi itu.” Kalau perlu kita akan ajak Dirjen tersebut sama-sama turun kelapangan untuk meninjau fisik pekerjaan tersebut,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( PMD) Tanjabbar, H. Mulyadi, S. Pd, M. Kes menyebutkan, Pemkab Tanjabbar sebenarnya tidak menolak atas pembangunan tersebut. Namun, Mulyadi menginginkan alangkah baiknya pihak kementerian dan pihak ketiga (rekanan) untuk sama-sama turun kelapangan untuk meninjau bangunan pasar yang saat ini semraut itu.” Mari sama-sama kita lihat, apa kira-kira ukurannya, panjangnya berapa. Kita juga pingin tahu,” ungkapnya.
Kata dia, mulai dari administrasi dan fisiknya harus dilihat, jangan sampai bangun pasar ini kedepannya menjadi sia-sia.” Kita lihat bangunannya ini kondisinya ada yang miring, flaponnya basah, dan air untuk keperluan pasar ini juga tidak ada. Karena kalau difungsikan nantinya pasar ini bakal rame pedagang yang pindah kesini. Kalau sempat roboh gimana? Masyarakatnya yang ingin berdagang disini. Nyatanya mendapat musibah,” tandasnya. (eco)