Komitmen Naikan Harga Karet Petani Jika Diberi Mandat di Pilgub

Jambi – Drs H Usman Ermulan, MM yang sebelumnya menyatakan siap maju pada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Gubernur Jambi melalui Partai Politik PKS itu berkomitmen untuk mensejahterakan para petani, khususnya petani karet dan sawit. Kamis (10/10/2019).

Usman menilai saat ini ada sekitar 80 persen dari jumlah penduduk di Provinsi Jambi yang berprofesi sebagai petani, diantaranya didominasi oleh petani karet dan sawit, namun hingga saat ini hasil komoditi petani terus saja mengalami penurunan harga.

“Program kita bagaimana cara meningkatkan hasil petani, khususnya petani karet. Karena hingga saat ini harganya selalu anjlok, ini butuh peran pemerintah untuk mengatasinya.” sebut ketua HKTI Provinsi Jambi ini, Rabu kemarin (9/10/2019).

Namun katanya, untuk menuntaskan itu tentu perlu mandat dari rakyat, jika mandat itu diberikan oleh rakyat, diayakininya dengan berbekal pengalamanya di komisi keuang DPR RI selama tiga priode dan mantan Bupati Tanjabbar dua priode memastikan mampu untuk meningkatkan harga komoditi karet dan sawit meski tidak 100 persen signifikan.

“Teori manapun yang kita sampaikan kalau rakyat tidak memberikan mandat kepada kita tidak akan bisa, jadi rakyat harus memberikan mandat kepada kita sebagai pemimpin,” harapnya.

Maka dari itu dia berharap mandat tersebut bisa diberikan oleh rakyat, karena menurutnya berdasarkan data yang dimilikinya bahwa Provinsi Jambi saat ini adalah nomor dua terbesar di Sumatera sebagai penghasil karet, namun harganya terbilang belum cukup menggairahkan para petani.

Sedangkan data tahun 2017 bahwa rakyat Provinsi Jambi bergantung hidup atau yang berprofesi sebagai petani karet ada sekitar 232 ribu lebih kepala keluarga dengan produksi sebanyak 344 ribu ton lebih dengan jumlah luas lahan ada sekitar 673 ribu hektar lebih.

Berdasarkan fakta dilapangan dikatakan oleh Usman Ermulan harga karet yang diterima oleh petani saat ini tidak lebih dari Rp.6.500 perkilo gram, harga tersebut memiliki perbedaan cukup signifikan hingga 160 persen dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan KK 100 persen.

“Harga yang dikeluarkan oleh pemerintah jauh selisih yang diterima oleh petani hingga mencapai 160 persen. Butuh peran pemerintah mengatasinya, meski kadar karet petani tidak KK 100 persen tetapi ada upaya dilakukan, minimal kita bisa mengatasi selisih harga 80 persen artinya harga ada diatas 10 ribu perkilo yang diterima oleh petani,” sebutnya.

Menurutnya, ada beberapa hal yang menyebabkan selisih harga cukup tinggi, diantaranya tataniaga karet terlalu panjang, seperti banyaknya mata rantai yang bermain, rendahnya kualitas karet petani, kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari pemerintah terhadap kualitas karet serta minimnya unit pengelolaan dan pemasaran karet yang disupport oleh pemerintah.

“Tataniaganya kita atur dengan mengurangi mata rantainya, kedepannya kita perbanyak UPPB (Unit Pengelolaan dan Pemasaran Bersama) disetiap daerah, melalui itu masyarakat akan menjual hasil karetnya, dan tidak lagi melalui mata rantai lalu kepabrik, seolah-olah ada aturan petani dilarang menjual kepabrik itu tidak ada, hanya akal-akalan mata rantai saja,” bebernya.

Kemudian, disamping itu langkah berikutnya untuk mendorong terjadinya peningkatan harga komoditi karet harus adanya hilirisasinya, diantaranya menggunakan aspal berbahan baku karet dan membangun pabrik vulkanisir. “Kita jangan hanya ketergantungan pada pabrik crumb rubber saja, bagaimana kita membangun hilirisasi karet,” tukasnya.

Karena dia tidak ingin kedepannya transaksi ekonomi di Jambi menjadi lesu dengan anjloknya harga karet, menurutnya anjlok harga komoditi tersebut akan berimbas kepada semua bisnis, maka dari itu dia menegaskan harus ada peran dan solusi jitu untuk mengatasinya meski harga tersebut dipengaruhi oleh pasaran internasional. (*/Syah)

Sudah dibaca 787