BATAM – Upaya membentuk sistem tata kelola pemerintahan Kota Jambi menjadi semakin baik terus terus didukung oleh mitra kerjanya DPRD Kota Jambi dengan cara menggali informasi di daerah yang lebih maju.
Investigasi secara detail terkait tata kelola pemerintahan yang dimaksud dilakukan Komisi I DPRD Kota Jambi lewat studi banding mereka di sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, Provinsi Kepri, Rabu 22 Oktober 2025. “Sesuai dengan bidang komisi kami di BKPSDM Batam mempertanyakan soal pelaksanaan keputusan kepala BKN No.411 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan penerapan manajemen Talenta ASN di Pemkot Batam, ” tutur H. Muslim, SH, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Jambi kepada wartawan media ini.
Selain soal keputusan Kepala BKN itu, tegas Muslim, dalam studi banding ini mereka juga mempertanyakan tentang pengangkatan PPPK dan PPPK paruh waktu. “Kesimpulan dari studi kami sudah dibukukan oleh teman-teman dari sekretariat dan ini nantinya akan disampaikan secara resmi kepada pemerintah kota lewat rapat paripurna dewan, ” ungkap politisi Partai Gerindra yang akrab disapa HM ini lugas.
“Menurut kami kedua poin yang menjadi pokok pembahasan dalam studi ini seperti soal pelaksanaan keputusan kepala BKN No.411 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan penerapan manajemen Talenta ASN serta terkait dengan PPPK sangat penting untuk nantinya juga ditiru oleh pemerintah Kota Jambi dengan apa yang sudah dilakukan pemko Batam, agar ASN yang memiliki talenta mumpuni dapat di karyawan sesuai dengan keahliannya, ” sambung HM menyampaikan harapannya. (yop)
