rakyatjambi.co,KUALA TUNGKAL- Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Tanjab Barat, Jambi belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)- Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Bupati Tanjab Barat DR. Ir. H. Safrial, MS mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tanjab Barat akan mengikutsertakan seluruh masyarakatnya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Dijelaskan Bupati, sesuai dengan Roadmap JKS-KIS 1 Januari 2019, seluruh masyarakat indonesia wajib menjadi peserta JKN-KIS, termasuk masyarakat Kabupaten Tanjab Barat. Sementara itu saat ini masyarakat di Tanjab Barat baru terintegerasi Jaminan Kesehatan ke Program JKN-KIS sebanyak 1.500 atau 0,99 persen.”Jadi Pemkab bertekad akan menyelesaikan itu sebelum 2019. Ini tugas, PR para camat dan kades. Minimal semester pertama tahun 2018 sudah selesai,” ujar Bupati Safrial.
Bupati menyatakan, semua bisa dilakukan, apakah itu mendaftarkan diri secara personal atau kolektif dengan swadaya, sebab lanjut Safrial hampir disetiap Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada koperasi unit desa (KUD).”Yang belum tahu caranya segera belajar dengan desa-desa dan KUD yang telah mendapat apresiasi dan penghargaan oleh BPJS tersebut,” jelas Politisi PDI Perjuangan ini.
Suami dari Cici Halimah ini juga mengapresiasi BPJS Cabang Jambi yang telah memberikan penghargaan dan menjadikan 3 desa, yakni Desa Bukit Harapan dan KUD Karya Jaya Kecamatan Merlung, Desa Delima dan Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi sebagai pilot projet program Desa JKN-KIS, menuju Universal Health Coverage 2019.
Terpisah, Kepala BPJS Cabang Jambi dr. Dyah Miryanti mengungkapkan, dalam 3,5 tahun sejak adanya program JKN-KIS telah ada 180 juta atau 70 % masyarakat Indonesia telah menjadi peserta JKN-KIS.
Pada Agustus 2017 tercatat sebanyak 151.040 jiwa atau 47,04 % menadi peserta, masih ada sekitar 52,96 % lagi yang menjadi PR untuk mencapai 100 % tahun 2019.”Kami apresiasi tekad pak Bupati Safrial, PR tersebut di Tanjabbar bisa tuntas 100 % sebelum 2018. Saat ini saja sudah menginterintegerasikan Jaminan Kesehatan ke Program JKN-KIS sebanyak 1.500 atau 0,99 persen,”imbuh Dyah Miryanti.
Dyah berharap, dengan penghargaan yang diberikan ini dapat menjadi simulus kepada Desa-Desa dan KUD lainnya untuk mengikuti jejak rekannya guna untuk mengembangkan serta menjalankan program JKN-KIS di Kabupaten Tanjab Barat.
Menurut Dyah, masalah kesehatan menjadi penting untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di daerah setempat.”Kesehatan sama pentingnya dengan pendidikan, keduanya harus sama-sama berjalan, Pemkab Tanjabbar juga harapkan bisa menambah anggaran daerah untuk Desa JKN, sehingga diharapkan Tanjabbar bisa UHC pada tahun 2019,”tandasnya. (eco)
